6:56 pm - Friday December 15, 2017

BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBB

BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBB

BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBB

MSPK CADSENA, JABAR. Bandung Barat. KBB- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih target pendapatan asli daerah. Hal itu disebabkan terus meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di KBB.

“Tahun ini, kami targetkan PAD Rp 247 miliar dan BPHTB serta PBB masih jadi target perolehan PAD terbesar seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Agus Somantri. Agus menuturkan, pada 2016 kemarin, BPHTB dan PBB juga menyumbang PAD terbesar, sehingga mengalami surplus Rp 18 miliar dari target Rp 237 miliar. Beberapa sektor penerimaan pajak lainnya, menurut dia, memang ada yang tidak mencapai target, tetapi bisa tertutupi oleh BPHTB dan PBB.

“Kami juga melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan untuk melakukan untuk memverifikasi data-data yang bermasalah seperti obyek pajak ganda, atau obyek pajak tidak dapat ditemui,” ucap Agus.

“Kami optimiskan hingga akhir tahun dapat terealisasi 100%, sebagaimana pencapaian tahun lalu. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, dia menilai penacapaian kali ini tercatat lebih baik,” ucapnya.
Menurut Agus, tingginya minat jual beli tanah dan bangunan di KBB tak lepas dari kebutuhan masyarakat akan tanah dan perumahan. Sebagai daerah penyangga ibu kota, KBB memang menjadi daerah strategis untuk pengembangan perumahan.
Apalagi, saat ini pembangunan terus bermunculan di wilayah KBB, di antaranya proyek pembangunan kereta cepat yang melintasi daerah ini. Dia menduga, proyek tersebut bakal mendongkrak jual beli tanah dan bangunan di daerah sekitarnya.
Saat ini, Agus menambahkan, besarnya tarif BPHTB yaitu 5 persen. “Itu terdiri dari 2,5% untuk penjual dan 2,5% untuk pembeli. Namun rata-rata, pajak itu dibebankan semua ke pembeli,” Terangnya. Contohnya jika transaksi sampai batas 60 juta maka BPHTB tak kena kewajiban bayar. Nanti di formulir BPHTB di nyatakan Nihil. Namun jika transaksi di atas 60 juta akan dikenakan BPHTB Sebesar 5 persen
misalnya anda membeli tanah Rp 200 juta. Maka jumlah 200 juta dikurangi 60 juta (60 juta adalah batas tidak kena BPHTB untuk jual beli. Sementara batas tidak kena BPHTB untuk waris adalah 300 juta.)
hasilnya = 140 juta X 5 persen = (yang harus anda bayar) 7 juta. rupiah.
Berbeda Untuk PPH (kewajiban penjual) adalah 5 persen dari keseluruhan transaksi yang 200 juta tsb. Jumlahnya 200 juta X 5 persen = 10 juta.
Perlu diketahui bahwa membayar BPHTB adalah kewajiban pembeli. Sementara membayar PPH adalah kewajiban penjual.
Terkait dengan tarif BPHTB 5%, Pemkab belum berencana menurunkan tarif tersebut. Alasannya, penurunan BPHTB bisa berdampak terhadap berkurangnya penerimaan pajak daerah.

“Perlu dibahas dulu dengan berbagai pihak, sebab ini berkaitan dengan penerimaan daerah. Jangan sampai penurunan BPHTB justru mengurangi target peneriman pajak daerah,” katanya.

Bupati mengungkapkan, beberapa pihak yang perlu diajak bicara di antaranya para pengusaha properti dan masyarakat. Jika telah disepakati dan didukung regulasi dari pemerintah, menurut dia, bisa saja BPHTB diturunkan. Pungkasnya (Riki Triyadi)

Filed in: Ekonomi Bisnis

Comments are closed.