8:46 am - Wednesday December 19, 2018

DESKRIPSI SATU KAWASAN SATU PRODUK.

RADAR PKRI SUMBAR, PAYAKUMBUH.

DESKRIPSI
SATU KAWASAN SATU PRODUK
Oleh :Hendra Triwarman

Lahirnya undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa merupakan momen yang tepat bagi desa/nagari (untuk selanjutnya saya tulis nagari) untuk lebih bisa berkembang, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.

Anggaran yang besar saat ini dikelola oleh nagari, memungkinkan nagari bisa membenahi dirinya sendiri.

Nawa cita Jokowi-Yusuf Kala yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, secara politis akan mudah dilakukan. Pemerintah daerah semakin leluasa memberdayakan pemerintahan nagari, karena masalah klise, yaitu minimnya dana di nagari sudah terjawab dengan undang-undang desa tersebut.

Tiga tahun terakhir ini pergerakan ekonomi masyarakat nagari cukup menggeliat, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan fisik, maupun pemberdayaan di nagari, tanpa merengek-rengek lagi ke bupatinya. Tanggung jawab terbesar bupati saat ini, bagaimana bisa melahirkan regulasi yang memperkuat kelembagaan pemerintahan nagari dan masyarakatnya. Kebijakan yang membuat nagari menjadi kuat dan mampu menjawab tantangan globalisasi, terutama dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk selanjutnya saya fokus pada persoalan ini, dengan sample Mungka yang menjadi pembicaraan saya.

Mungka terkenal dengan nagari sejuta ayam, disamping usaha pertanian lain, perkebunan gambir, perikanan, padi, kakoa dan pertanian holtikultural lainnya. Kemampuan masyarakat Mungka dalam usaha budidaya pertanian cukup bisa diandalkan. Ayam petelur yang merupakan usaha primadona masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota orang Mungka lah pionirnya. Sejarah ayam Lima Puluh Kota dimulai dari Mungka di tahun 70-an. Begitu juga gambir yang merupakan primadona kedua, setelah ayam petelur,

Mungka dengan Pangkalan dan Kapur Sembilan menyumbangkan PDRB terbesar untuk Pemerintahan Daerah Kab. Lima Puluh Kota. Kopensasi yang sebenarnya yang musti dibayar oleh Bupati untuk lebih memacu pembangunan di daerah yang cukup berjasa itu.

Ditahun 2002 saya melihat, iklim usaha ayam petelur ini, tidak lagi bisa disebut sebagai usaha rakyat. Perlahan, tapi pasti. Kepemilikan usaha ini sudah bergeser untuk segelintir orang yang memiliki modal besar dan mempunyai ekses kelembaga keuangan per bankan.

Peternak kecil satu per satu, mulai gulung tikar. Sekarang ini peternak kecil itu hampir tidak ada lagi. Memang populasi ayam masih terjaga, tapi dimiliki segelintir orang. Itupun sudah mulai sesak nafas dengan kondisi usaha yang mulai tidak sehat. Cicilan bank tidak bisa ditawar, tapi harga telur gampang sekali ditawar murah oleh pasar. Kelemahan terbesar bagi petani kita, mereka sebagai petani tidak mempunyai kemampuan tawar ke daerah pemasaran.

Kondisi ini sudah lama saya prediksi. Sebagai Wali Nagari di Mungka, mencoba mencari bentuk usaha pertanian lain yang bisa disebut usaha raknyat.

Kala sebelum menjadi Wali Nagari Mungka, saya sudah mencoba budidaya lele dumbo. Melihat prospeknya cukup bagus, akhirnya usaha itu secara luas saya perkenalkan ke masyarakat Mungka, setelah menjadi Wali Nagari Mungka di tahun 2005. Saya sangat terbuka dengan kalkulasi usaha, maupun berbagi ilmu ke tengah masyarakat. Tidak sampai satu tahun usaha itu telah menjadi usaha raknyat. Kondisi itu membuat saya menjadi Wali Nagari yang berbisnis lele. Riau, Jambi dan Payakumbuh merupakan jaringan pemasaran lele Mungka.

Tahun 2006 sampai terjadi over produksi untuk pemasaran ikan segar. Pemasaran Riau, Jambi, dan lokal, tidak mampu menyerap produksi kami. Tantangan itu akhirnya saya jawab dengan mengembangkan usaha pengasapan ikan (lele asap) yang Insya Allah masih eksis sampai sekarang.

Walau masih skala usaha kecil, tetapi usaha ini mampu sebagai pengimbang harga lele segar di pasaran.
Kondisi usaha ini saat ini, walau kelihatan bagus, bukan berarti tidak ada ancaman. Ancaman terbesar saat ini salah satunya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Diperparah lagi oleh kebijakan otonomi daerah yang menyusun RTRW nya tanpa koordinasi sesama pemerintah daerah.

Dulu Riau, Jambi adalah pemasaran lele Mungka. Ketika Riau dan Jambi mengembangkan lele juga, daerah pemasaran lele Mungka menjadi sempit, padahal mereka sudah mempunyai produk unggulan masing-masing yang masih dimungkinkan untuk dikembangkan.

Puncaknya di tahun 2012 Jambi dengan dukungan dana pusat mengembangkan lele, yang akhirnya hasilnya tidak bisa dipasarkan. Kebijakan yang tidak disadari telah membunuh usaha raknyat di daerah lain, padahal masih termasuk wilayah Indonsia Raya juga. One Village One Produk atau satu kawasan satu produk, benar-benar tidak pernah diujudkan. Jangankan secara nasional, secara daerahpun tidak pernah diujudkan dengan baik. Contohnya Kab. Lima Puluh Kota, sampai sekarang tidak jelas ujudnya.

Masyarakat Gunung Omeh telah susah payah membangun usaha raknyat untuk perkebunan jeruk manisnya yang bernama JESIGO, Kecamatan lain ikut-ikutan tanam jeruk. Hasilnya, harga jeruk jatuh dipasaran. Pangkalan yang sudah punya karet dan gambir, malah diajarin juga ternak lele dan bikin ikan asap, yang hasilnya harga lele tidak menarik lagi dijual segar.

Saat ini mereka sudah coba-coba pula menyerang daerah pemasaran ikan asap Mungka. Kebijakan yang menyuruh bacokak samo awak.

Masyarakat awam masih bisa berdalih rejeki ditangan Allah untuk menyamankan perasaan mereka yang resah, sebab mereka tidak menyadari, sebenarnya ada kekuatan ikhitiar pemimpin yang harus dilakukan, sehingga kejadian buruk itu tidak menimpa mereka. Mungkin niatnya tidak buruk, tetapi mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuan berfikir dalam membuat kebijakan saja. Tapi akibatnya sangat fatal bagi perekonoman masyarakat. Idealnya setiap daerah didorong lebih mengembangkan produk unggulan mereka, dengan usaha turunannya.

Jangan membuat kebijakan yang satu sama lainnya saling rampok yang secara luas akan merugikan masyarakat kita juga.

Sebenarnya kelemahan usaha raknyat berada pada pemasaran dan pengolahan hasil. Kita tidak pernah mengajarkan secara luas dan serius bagaimana lebih mengembangkan produk turunan dari usaha raknyat. Ada upaya untuk itu, tapi tidak diselesaikan secara tuntas. Petani gambir, sejak dahulu kala masih seperti itu. Keterbatasan kemampuan mereka terhadap masalah itu, idealnya pemerintah hadir disitu. Usaha raknyat tidak semestinya diserahkan begitu saja pada kekuatan pasar. Protektif pemerintah dengan regulasi diperlukan, jika menginginkan ekonomi raknyat bisa berkembang. RRC mengapa bisa maju UKM nya karena pemerintah bertanggung jawab memasarkan produk mereka, serta membina mereka. Aktifitas mereka terkosentrasi hanya memproduksi, sehingga mereka bisa cepat berkembang. Menjadi UKM di republik ini harus menjadi supermen agar bisa berkembang, sebab disegala lini dari sudut usaha mereka harus mereka upayakan sendiri. Ada jalan yang dibangun tidak lebih hanya memudahkan produk pendukung usaha raknyat bisa masuk dengan mudah, dengan harga yang tidak pernah berpihak pada usaha raknyat. Alhasil, peternak ayam menjadi buruh untuk memperkaya pengusaha Medan. Begitu juga peternak ikan, dll nya.
Saya setuju diadakan tenaga pendamping untuk UKM ini. Program ini akan sukses, jika tenaga pedamping yang ditunjuk dibekali konsep yang jelas dan jitu tentang Kabupaten Lima Puluh Kota ke depanya. Tenaga pedamping tidak lebih sekedar membantu mengeksekusi kebijakan ditengah masyarakat. Idealisme saya siap untuk itu, sepanjang kebijakan yang disusun masuk dalam akal sehat.

Banyak maaf atas semua kesalahan atau yang kurang berkenan. Terimakasih.
Mungka,28 September 2017

Filed in: Uncategorized

Comments are closed.