8:46 pm - Sunday December 16, 2018

Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut 1 Akui Pegawai Honorer Pramu bakti Tidak Memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

RADAR PKRI SUMUT MEDAN.  Kantor Pajak DJP wilayah Sumut 1 pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2018 melalui via telepon, Dwi Kabid P2Humas membenarkan Pegawai Honorer Pramu Bakti DJP Wilayah Sumut 1 tidak Memiliki BPJS Ketenagakerjaan,

“Iya memang benar pegawai honorer Pramu Bakti tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, alasannya Pramu Bakti tidak mau gajinya dipotong, kami juga sudah menjelaskan mengenai undang-undang BPJS kepada pegawai honorer Pramu Bakti DJP wilayah Sumut 1 namun mereka tidak mau gajinya dipotong, kami tidak bisa melakukannya secara sepihak.” Ujar Dwi

Dwi juga menyampaikan Pihaknya telah mendapat surat teguran dari dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dari surat tersebut kami akan menerapkan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada pegawai honorer Pramu Bakti kantor pajak dan bulan empat ini pegawai honorer Pramu Bakti akan diikutsertakan dalam Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam wawancara bersama Humas BPJS ketenagakerjaan wilayah Sumbagut M Zaki menjelaskan kepada wartawan BPJS Ketenagakerjaan telah diatur di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mana pemberi pekerjaan wajib menyertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini berlaku kepada instansi pemerintah maupun swasta.

Menanggapi hal tersebut ketua LSM Sukma (Suara Keadilan Masyarakat) Ibu Elvirahmi Tanjung menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Kantor DJP wilayah Sumut 1 telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. “semestinya instansi pemerintah lebih memahami perundang-undangan untuk ditaati dan di laksanakan bukan mengikuti maunya pekerja tersebut, kan jelas dalam undang-undang tersebut di katakan wajib, jadi mau atau tidak mau pekerjanya, seharusnya DJP Wilayah Sumut 1 menyertakan pegawai honorernya menjadi peserta BPJS sesuai perundang-undangan yang ada.” Ujarnya di kantor DPRD Medan 27 Maret 2018.

Elvirahmi Tanjung juga menyayangkan hal ini telah berlangsung dalam kurun waktu 7 tahun, waktu yang cukup lama jika dilihat dari tahun perundang-undangan BPJS yang sudah di sahkan pada tahun 2011. “maka dapat terlihat Kantor DJP wilayah Sumut 1 telah mengabaikan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 7 Tahun Lamanya” ujarnya

Elvi juga katakan “Kenapa baru ada surat teguran dulu baru DJP wilayah Sumut 1 menyertakan pegawai honorer Pramu Bakti nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seharusnya sejak undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 disahkan Kantor DJP Wilayah Sumut 1 sudah menyertakan pegawai honorer nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan” ujarnya nya sambil tersenyum kepada wartawan.

Adapun Pramu Bakti kantor wilayah DJP Sunut 1 yang tidak dikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan antara lain:
1.Sani 2.Putra 3.Denan 4.Ilham 5.Dina Teknisi 6.Sofyan 7.Agus 8.Fauzi 9.Frana 10.Basid 11.Irfan 12.Holbi KPP Medan Polonia 1.Ferry 2.Nur aida 3.Iqbal 4.Raja 5.Basit KPP Medan Timur 1.Firman 2.Hendra 3.Benard 4.Nasti 4.Linda 5.Ayu 6.Irum KPP Medan kota 1. Richi 2.Uden 3.Eric 4.Amel 5.Poni 6.Kak andar KPP Madya 1.Betti 2.Riswan 3.Yuni 4.Kurniansyah 5.Erdi 6.Hadi KPP Medan Petisah 1.Uuk 2.Andalisa 3.Butet 4.Rani KPP Medan Barat 1.Khoir 2.Revi 3.Agus seno KPP Medan Belawan 1.Anto 2.joko 3.Arist 4.Waluyo 5.Wawan 6.Yuspi 7.Adi 8.Yusdi 9.Ucok 10. Parlaungan.

RED-APD MEDAN.

Filed in: Uncategorized

Comments are closed.