3:14 pm - Thursday December 18, 5681

GWI Kampar Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Melalui Bimtek Illegal

PKRI News,Kampar-Riau.

Menyikapi persoalan adanya dugaan oknum BPMPD Kampar diduga melanggar wewenang dan menyalahgunakan anggaran dana desa melalui bimbingan teknis(BIMTEK) illegal ke Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah, Organisasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Bangkinang pada Selasa (10/01/2017).

Saat dikonfirmasi oleh Awak Media Pkri Investigasi, Ketua GWI Kampar Unandra M. Saleh mengatakan bahwa, “Sebelum melaporkan ke Kejari Kampar, saya sudah menemui Kabid BumDes Pak Jamhur di ruangan kerjanya untuk mempertanyakan hal tersebut namun Kabid BumDes sendiri tidak tau masalah keberangkatan Kepala Desa untuk melaksanakan bimtek ke Yogyakarta,Bahkan Taupun Dari Beberapa Berita Online Yang Saya Baca di W A Jelasnya.

Kemudian kata Kabid BumDes menjelaskan, “Sebelum Tahun baru Memang Ada beberapa Kepala Desa menelpon Kabid Bumdes untuk minta izin berangkat melakukan bimtek namun Kabid Bumdes tidak mengizinkan dikarenakan tidak ada Rekom  Dan Izin dari Kepala BPMPD Kampar dan juga dikarenakan Pj. Bupati Kampar melarang mengadakan kegiatan Bimtek di luar Daerah,” ujarnya.

“Mendapat penjelasan tersebut saya Langsung menanyakan persoalan ini ke Kepala BPMPD Kampar Surya Budhi, hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BPMPD Kampar bahwa tidak mngizinkan kegiatan Bimtek keluar daerah dan juga BPMPD Kampar sudah memberikan surat teguran kepada oknum yang sudah menyalahgunakan wewenang jabatannya melalui Kabid Bumdes,” bebernya.

“Oleh karena itu berdasarkan temuan dilapangan dari hasil investigasi dan melalui beberapa nara sumber Kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya serta menurut info Dari beberapa pemberitaan maka dari itu saya mengumpulkan data dan langsung membuat surat laporan ke Kejari Kampar agar masalah ini segera ditindaklanjuti,” terang Ketua GWI Kampar.

“Hal ini saya lakukan sesuai dengan tugas/Profesi dan tanggung jawab Sebagai  “sosial control Mitra Kerja Pemerintah”, ini Diduga sudah berdampak pada kerugian negara dengan memakai dana desa untuk melakukan bimtek illegal. Kedepanya kita berharap Negara Kesatuan  Republik Indonesia ini bersih dari para koruptor dan pelanggaran hukum,” tutupnya.

Red:Unandra

Filed in: PKRI News

Comments are closed.