5:26 am - Sunday January 20, 2019

*KABUPATEN BANDUNG BARAT UNDANG KPK MENGGELAR MUSRENBANG*

Bandung Barat, JABAR,– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, dengan dihadiri seluruh elemen, termasuk masyarakat, DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), SKPD, 165 Kepaka Desa, 16 Camat serta seluruh stakeholder terkait. Selasa (18/12/18) di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengungkapkan beberapa target dalam lima tahun ke depan, mulai masalah infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, anggaran RW, pelayanan publik, ruang terbuka hijau, hingga anggaran pada e-planning dan e-budgeting.

“Melalui Musrenbang yang membahas tentang RPJMD ini kami bermaksud ingin lebih mensejahterakan masyarakat. Semoga saja dalam lima tahun kedepan bisa melebihi target yang sudah ditentukan,” katanya.

Ia menegaskan skala prioritas dalam programnya saat ini ialah terkait pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan yang rencananya membuat puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) 24 jam di setiap Kecamatan, pelayanan KTP dari Kabupaten pindah ke Kecamatan, dan pembangunan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.

“Kalau untuk anggaran setiap RW nanti mulai dilakukan pada 2020 karena 2019 masih kekurangan anggaran,” ujarnya.

Ketika disinggung terkait program 100 hari kerja memimpin Bandung Barat, Umbara mengaku sudah tercapai hanya saja dia menyebut tidak ada yang sifatnya pengerjaan fisik.

“Masalah infrastruktur di 100 hari kerja itu berat. Tapi, tak usah khawatir pasti kami akan berlari dengan anggaran untuk infrastruktur yang lebih besar sampai 100 persen kenaikannya,” terangnya.

Menurut Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat Tri Budi Rochmanto mengatakan, pengesahan APBD menjadi salah satu yang rawan praktek KKN, kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini untuk melakukan suvervisi pencegahan, pemetaan potensi korupsi untuk mencari solusi dan memberi rekomendasi ke pemerintah daerah.

Tujuannya agar tercipta pemerintahan daerah dan jalannya birokrasi yang baik, benar, serta terbebas dari budaya korupsi. Praktek yang harus dihindari dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD diantaranya, uang ketok palu (suap dalam porses pengesahaan APBD), alokasi ‘Dana Pokir’ (Karena tidak ada dasar hukumnya), anggaran siluman (muncul dalam proses penggangaran, namun tidak diusulkan dalam perencanaan).

“Jangan sekali-kali melakukan tindakan ‘akrobat’ dalam APBD. Begitu pun dalam perencanaan Musrenbang ini yang rawan korupsi karena seringkali ada program yabg masuk tiba-tiba,” Tutur Tri Budi Rochmanto dalam sambutanya.

Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di Pemerintahan Daerah diantaranya, komitmen pimpinan (Bupati/Wabub dan DPRD), profesionalisme SDM (ASN), Integritas Sistem, pengawasan konstruktif, reward and punishment, partisipasi aktif publik dan stakeholders.

Aa Umbara sutisna Menambahkan, Saya sengaja mendatangkan KPK jadi pemberi materi supaya semua paham soal rambu-rambu tindak korupsi. Semoga keinginan KBB Bersih sesuai dengan visi AKUR Bisa terwujud dengan di mulai dari Birokrasi, apalagi yang hadir pada kegiatan ini adalah para kepala SKPD, Camat, Kepala Desa, hingga unsur DPRD yang merupakan para pengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga, apa yang diinginkannya dalam mewujudkan clean government bisa terwujud.Terangnya***(iki)

Filed in: Investigasi PKRI

Comments are closed.