3:40 pm - Saturday October 24, 2911

Kebutuhan Honorer dalam Hak Kewajibannya *DISKUSI PRASEMINAR MASALAH PEGAWAI HONORER*

JAKARTA. Masalah Pegawai Honor di Indonesia Dalam Hukum dan HAM merupakan tema utama pada diskusi terbatas yang diselenggarakan MB-PKRI CADSENA Markas Komando DKI yang dijadwalkan akan dilaksanakan tepat pada hari Jum’at, tanggal 18 September 2018 pukul 14.00 sampai selesai di Gedung Perpustakaan Nasional RI Lt 6 Jl. Medan Merdeka Barat No. 11 Jakarta.

Menurut Raymon S Far Far SH MM diskusi akan dihadiri sejunlah tokoh dan pakar hukum tata negara dan tentang masalah ketenagakerjaan. Karena itu dia berharap Prof. Dr. Muchtar Pakpahan berkenan hadir dan memberi masukan untuk melihat peluang melakuksn yuducial review pada UU No. 5 Tahun 2014 seraya membandingkan dengan UU No.43 Tahun 1999, sehingga tenaga kerja honorer sehingga mengapa honorer tidak mempunyai kepastian statusnya.

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka tenaga kerja honor jadi dihapus dan tidak bisa menjadi tenaga kerja tetap pemerintah. mengapa ? ungkap raymond.

Berbagai silang sengkarut tenaga kerja honorer yang telah mengabdikan diri pada pemerintah ini, masalahnya sangat rumit. Kecuali jumlah tenaga kerja honorer yang telah mengabdikan diri puluhan tahun lamanya itu, jumlah mereka cukup banyak tersebar pada sejumlah instansi pemerintah hingga ke pelosok negeri kita.

Oleh karena itu, kata Raymon masalahnya harus dilihat secara menyeluruh, karena melibatkan juga pemerintah daerah. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab dan masalah pemerintah pusat.

Red-Jacob Ereste.

Filed in: PKRI News

Comments are closed.