1:04 pm - Wednesday August 22, 2018

MB-PKRI CADSENA, Mendesak Pemerintah Memberikan Solusi Kemanusian Bagi Honorer Indonesia.

MABES PERS PKRI DKI, JAKARTA. Ssudah sepatutnya forum honorer seluruh indonnesia bersatu, berkolaborasi berjuang bersama, guru, ptt, gtt, kontrak pol pp dll. patut jadi satu komando. karena semua punya tujuan yang sama yaitu pns harga final, tentunya dengan cara yang berkeadilan dengan pertimbangan masa kerja dan usia.

MB-PKRI CADSENA melalui lbh pkri cadsena dan dpp lsm team upaya masyarakat peduli amanah sejahtera (tumpas) siap mendampingi masalah ini sampai tuntas.

Tujuan dan legalitas kita jelas tanpa ada unsur politik, LBH Penerus Kemerdekaan Repuplik Indonesia Cadangan Serbaguna (PKRI CADSENA), kita tidak boleh berpolitik dan akan menghargai sikap politik dariĀ  ormas setiap komonitas karena itu merupakan hak pokok sebagai warga negara ungkap DR Drs Bonar Leo Simangunsong MS,c yang dikonfirmasi melalui telp begitu juga Penyampaian Totop Troaitua ST tentang hal itu dan menekankan bahwa PERS siap mengawal dan Mengawasi Laporan dan Pelaporan Kasus juga Siap mendapingi LBH dalam Kasus Kasus atau Tugas Kemanusian nya.

Tujuan kita salah satunya adalah melakukan pendampingan dan pengawalan, penegasan, pemulihan serta pelaksanaan hak hak kebangsaan warga negara sesuai dengan pancasila, undang undang dasar 45 dan juga bhineka tunggal ika, ucap raymond farfar, SH MM ketua harian mb pkri di markas besar pkri cadsena yang berada di jalan keramat sentiong no.5 jakarta pusat.

Disisi lain Bapak Kosmas, SH. M.hum Ketua LBH PKRI menuturkan sangat bersimpati dalam persoalan hukum yang menimpa tenaga honorer, pengacara senior di mahkamah kontitusi ini juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berjuang dengan maksimal dalam memenangkan uji materil Undang Undang ASN No.5 tahun 2014 ini di mahkamah konstitusi.

Rencana ini juga dapat dukungan dari salah satu pembina MB-PKRI CADSENA Ibu Prof. DR. Darma Yanti, SH. M.hum yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI yang saat di temui di kantornya, beliau menjelaskan akan mendukung upaya uji materil bila Pemerintah tidak memberi solusi yang berkeadilan untuk masalah adik adik honorer jelas Prof. DR. Darma Yanti Lubis (rabu,8/8/2018) dikantorya.

Ketua harian dpp lsm tumpas bisri samsuri nasution, s.pd menjelaskan bahwa dirinya sangat menyayangkan sikap pemerintah melalui menpan rb saat acara tertutup di kantor dpr ri pada tangal 23 juli yang lalu yang memutuskan pihaknya hanya sepakat menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori dua saja, itupun hanya dengan aturan yang ada saat ini.

Sementara harapan honorer dalam kehadirannya diundangan DPR yang ke 6 itu adalah membahas daftar impentaris masalah (dim) yang telah lama di minta oleh DPR RI untuk menuntaskan drap rancangan revisi UU ASN No.5 tahun 2014. dimana revisi inilah yang di harapkan honorer dapat menjadi payung hukum dalam penyelesaian permasalahan saudaranya tenaga honorer republik indonesia.

Salam persaudaraan dari kami dpp lsm tumpas dan MB-PKRI CADSENA untuk saudara kami seluruh honorer di negara kesatuan republik indonesia, demikian di sampaikan bisri samsuri, s.pd ketua harian dpp lsm tumpas.

Red-(tim)

Filed in: Investigasi PKRI

Comments are closed.