3:37 pm - Tuesday September 21, 0647

Memburu Pelaku Jangan Tebang Pilih.

PERS PKRI JATENG – SEMARANG.  Fenomena SKTM fiktip jika dikaitkan dengan pelaku korupsi pejabat pemerintahan dan politikus, serta kalangan pengusaha, jadi sinyal darurat bangsa ini. Artinya, pelaku culas, koruptip, manipulatif, merata disemua lapisan masyarakat. Tidak hanya di kalangan pejabat dan politikus, tapi juga menular ke warga.

Yang lebih menyedihkan, kalangan pendidik seperti beberapa guru dan kepala sekolah seperti menutup mata.
Dalam mendapatkan SKTM, beberapa orang tua siswa justru atas saran guru.
Terang saja ini sangat ironis. Menyekolahkan anak tujuannya, selain anak pintar, memiliki mental yang tangguh, dan terutama jujur.

Namun rupanya sikap jujur sudah tergerus dalam mental masyarakat, kita demi mengejar kepentingan sendiri. Padahal, modal jujur merupakan modal dasar sebelum aspek lainnya dimiliki.
Dicoretnya 78.065 Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) di Provinsi Jawa Tengah setidaknya membuka fakta ada manipulasi SKTM yang dilakukan oleh orang tua murid calon siswa demi memuluskan anaknya ke sekolah negeri yang diinginkannya.
Kini, setelah semuanya terungkap, Kapolda Jawa Tengah Condro Kirono akan memburu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan SKTM fiktip. Langka ini perlu didukung, dan polisi diharapkan jangan sekadar mengancam, namun harus benar- benar dibuktikan. Harapannya, dalam jangka pendek ada efek jera dan tidak terulang di masa depan.

Dalam jangka panjang menumbuhkan kembali kejujuran.
Dari segi pidana, pembuatan SKTM fiktip ini sudah memenuhi unsur pidananya. Subyek pelakunya ada, perbuatan melawan hukumnya ada, kemudian orang yang dirugikannya juga ada. Jika Kapolda serius mengusut kasus ini, tak perlu waktu lama. Data dan barang bukti mudah ditelusuri, kesaksian juga mudah karena jelas subyeknya. Tinggal political will dari kepolisian, apakah sungguh- sungguh mengusut kasus tersebut atau sekadar mengancam.
Tentu dalam memburu pelaku jangan tebang pilih.

Semua yang terlibat, mulai dari orang tua siswa, guru yang memberi saran, aparat kelurahan, kecamatan, kabupaten dan dinas pendidikan. Jika terbukti, semua harus dijerat dan secara terbuka dipublikasikan. Jangan ada yang ditutup- tutupi.

Keterbukaan dalam mengusut tuntas secara hukum pembuatan SKTM fiktip ini untuk menghindari prasangka buruk terhadap kepolisian, yang saat ini citranya perlahan membaik.
Jika sekadar mengancam, kasus SKTM fiktip pasti akan terulang di masa depan. Masyarakat tak akan jera dan dampaknya kejujuran di negeri ini lambat laun sirna. Jika bangsa ini sudah kehilangan kejujuran, sulit mengharapkan apa pun, karena sudah kehilangan kehormatannya. ( na)****.

Filed in: Investigasi PKRI

Comments are closed.