1:04 pm - Wednesday August 22, 2018

Pemdes Plosojenar Dan Pengelola Tambang Tanah Persawahan, Saling Tuding Mencari Kebenaran.

PERS PKRI JATENG – PATI.  Pengelola galian liar tanah persawahan turut Desa Plosojenar, Kecamatan Jakenan, Pati, tuding Pemerintah Desa telah mengkomersilkan atau mencari keuntungan secara pribadi dalam progam pembuatan embung di Desa tersebut.

Pasalnya, menurut Kusyanto alias To Cis, Kasi Pembangunan, Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan, Pati, yang tak lain sebagai pengelola galian tanah persawahan di Desa Plosojenar, ketika di konfirmasi melalui sambungan telfon mengatakan, seharusnya yang layak untuk diberitakan itu proses pembuatan embung di Desa tersebut, bukan galin yang dia kelola.

“Itu lho pembuatan embung yang sudah jelas banyak penyimpangan, ngapain urusi galian saya.” tegas perangkat Desa Tlogomojo yang akrap di Panggil To Cis. (Jumat 27- 07-2018)

Sementar itu, Pemerintah Desa Plosojenar, melalui Kepala Desa, Marjo, menuturkan, anggaran pembanguana embung tersebut bersumber dari APBN melalui Kemendes (Kementrian Desa), dengan alokasi anggaran senilai kurang lebih Rp 270.000.000 juta.

“Anggrannya Rp 270.000.000 juta, jika kita buat embung tersebut sesuai dengan RAB (red- Rancana Anggaran Belanja) yang sudah ditentukan dari pusat, lahan yang kita sediakan akan lebih. Sehingga berdasarkan musyawarah bersama tim pendamping dari Dispermades, PU, Dispertanak, dan tokoh masyarakat, diputuskan embung tersebut dibuat sesuai dengan lahan yang sudah disediakan. Artinya lebih besar dari pada RAB yang telah ditentukan. Dan untuk menutup kekurangan anggaran diputuskan tanah galian pembuatan embung tersebut dijual kepada warga masyarakat yang membutuhkan dengan nominal Rp 90 ribu sampai Rp 120 ribu per satu damp truck.” jelasnya.

Ia menambahkan, sebelum embung dikerjakan, pihak pemerintah Desa mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kayandu (Kantor Pelayanan Izin Terpadu) Kabupaten Pati, namun pihak Kayantu menyarankan agar tidak usah diizinkan.

“Terkait menjual tanah galian embung tersebut, kemarin saya melakukan koordinasi dengan Kayandu malah disarankan agar tidak usah diizinkan.” imbuh, Kepada Desa di ruang Kantor Desa.

Sementara itu, ketika disinggung soal galian tanah persawahan yang berada di jalan menuju Desa Plosojenar, Dirinya mengaku tidak mau tau dan meminta kepada jajaran penegak hukum agar segera menutup aktifitas tersebut.

“Adanya tambang itu justru sangat menggangu pekerjaan kami, karena banyak yang mengira kalau galian tanah persawahan tersebut saya yang mengelola. Padahal yang mengelola itu To Cis, Bayan (Red-kasi pembangun) Tlogomojo dengan memanfaatkan pereman Kampung saya.” tegas Marjo, Kepala Desa Plosojenar.

Menanggapi carut marut galian tersebut, Suyanto B.a, Kepala Bagian Hukum, LPKKP (Lembaga Pusat Kajian Kebijakan Publik) menghimbau kepada jajaran Polres Pati untuk segera melakukan tindakan tegas.

“Dalam hal ini Polres Pati harus segera bertindak tegas, jangan sampai dengan adanya aktifas tambang ilegal tersebut dapat menimbulkan konflik horisontal dimasyarakat.” pungkasnya.

Filed in: Investigasi PKRI

Comments are closed.