6:32 am - Wednesday December 19, 2018

PAPUA 1967 Hingga ORDE BARU dan Masa Kini. PAPUA KU JAYALAH. “ENI MAULINA DPR RI”

RADAR PKRI NUSANTARA, JAKARTA. Ibu Eni Maulina Saragih, dari komisi VII DPR RI Partai Golkar menyampaikan “Sampai kapan kita memimpin indonesaia” Terkait dengan persoalan preefort adalah sejak tahun 1967 sampai 1968, dimana harta kita bagi warga negara indonesia sangat besar disana, pada kala itu terjadi pembohongan kemerdekaan.

Ada bermacam suku tetapi yang dan terpenting suku tomoro di papua Sejak tahun 1970 dan munculnya batubara baru di daerah papua, keberadaan SDA ini bisa memberikan cahaya lampu untuk warga papua yang belun mengenal dan pada saat itu belum ada yang namanya PLN penerangan listrik, tetapi untuk sekarang ini banyak kebohongan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akhirnya terjadi hanya dampak kepentingan pribadi, maka masyarakat papua tidak ada kemajuan.

Lalu di saat jaman orde baru mulai bermunculan sebuah jawaban bagi Papua yang kala itu bernama Irianjaya. pada saat itu mulai muncul sistem mulai yang merubah pola hidup mereka, tetapi ada pada satu komitmen dengan aturan yang di terapakan oleh aturan tersebut di kemudian hari Muncul Rijal Ramli yang pernah mengatakan bahwa banyak ketimpangan yang terjadi di freefort, salah satu penanya yang membuat Ibu Eni dari komisi VII DPR RI dari Partai Golkar menyampaikan Sampai kapan kita memimpin indonesaia pertanyaan adalah Persoalalan freefort, buat Ibu Eni sebagai fungsi kontrol bahwa gimana Freefort dan mau dibawa kamana. Menariknya ada tentara amerika dan indonesia dan sekitar 1000 pekerja PT Freefort adalah pekerja asal amerika, mereka selalu banyak membuat kejahatan” yang terjadi di Freefort bahwa kebijakan Freefort terjadi didalam Freefort karena esktra ordenary, yang paling penting masih ada pihak komisi VII yang bisa melihat dan menjaga permainan di Freefort, banyak kelompok ” yang tidak bertangung jawab”.

Jadi bagimana menyinkapi persoalan Freefort ini, Satu yang menarik bagaimana terjadi hal yang tidak di inginkan oleh pemerintah,  Ibu Eni komisi VII DPR RI dari Partai GOLKAR lebih melihat persoalan yang terjadi di sana dan menurutnya bingung mau di bawa kemana. diterangkan bahwa pihak yang berkepentingan adalah yang utama untuk dirapikan jika tak bisa maka di sempitkan dengan mengedepankan Peraturan dan Perundang Undangan saja ketusnya.

Salahudin Daeng dari akademisi menyatakan bahwa koliniallisme dan menjelaskan bahwa terjadi korupsi adalah setiap pengapalan terjadi, perlindungan untuk khusus kapal yang keluar dari PT Freefort, bahwa kapitalisme terlalu mengambil kebijakan berlebihan inilah yang terjadi di ekskutif dan legislatif, ini yang terjadi keburukan buat pemerintahan pusat tapi kalau sekarang ada tupoksi ada permainan kementerian dan berharap kepada komisi VII DPR RI dari Partai GOLKAR yakni Ibu Eni Maulina. Beliau mengatakan Betapa banyak yang bisa di dibiroksi ” korporasi ini belum bersenyawa anda tahu dari kepimpinan gusdur beliau yang memecah belah ini adalah permainan elit dan aktor utama, jadi harus ada visi baru bersama Bp. Jokowi untuk Freefort. setiap gerakan itu harus ada pergerakan untuk menghentikan pergerakan dari elit “koperasi harus bertangung jawab, tidak adanya ketulusan ini yang menjadi mainset agar bisa merubah gerakan gerakan kedepanya dalam Visi bidang bidang yang ada pada Komisi VII DPR RI.

Target yang kita hadapi harus merubah sistem skema, Bahwa menteri keungan ini bisa merubah pemain “lapangan Karena ini harus ada revolusiner bahwa pergerkan pemerintah saat ini tidak sesuai dengan cara pandan pemerintah saat itu, karena tidak sesui dengan cara pandang, dalam kontek ini harus ada inmateril di nusantara ini. Di sisi internal harus ada kesamaan Dengan cara geotika cina karena cina tidak mampu kemampuan amerika, maka mereka itu sekarang berjalan untuk ketahuan teman” bawa ada pergerakan karena kita hidup tidak ketahuan karana ketidak ketahuan membuat kita dalam keterpurukan.

Hari Tau Sujibdo menyatakan bahwa sejak penawaran harga saham sekarang antar 20 miliyar sampai 70 persen. Jadi ada opsi kedua Karena yang nyatanya oleh Sehinga pemerintah di bahas inpestasi kopersi jadi tetap Freefort memegan kendali, baru ketahuan nilai “aset tiba” pemerintah kita, jadi ini beda strategi, ini harus kita perjelaskan agar pembagian dari PT Freefort bisa ada pembagian 50%50% dari pihak yang menangani PT Freefort dengan membagi bagian yang sama.***(Team-Investigasi)

Filed in: Uncategorized

Comments are closed.