3:40 pm - Monday October 24, 2659

PEMATANGAN PERSIAPAN DISKUSI HONORER DIMATA HUKUM, PEMERINTAH DAN HAM

DKI, JAKARTA. Laksamana(Purn) Tni-Al Dr Drs Leo Bonar Simangunsong, M.Sc Saat Membuka Acara Pra Diskusi Di Gedung Perpustakaan Republik Indonesia  “Markas Besar Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia Cadangan Serbaguna (MB PKRI CADSENA). Bonar mengatakan bahwa dalam mengerjakan amanah masyarakat dan untuk pembangunan manusia yang seutuhnya. maka harus membekali panitia melalui pradiskusi awal untuk sukses yang diinginkan dan sesuai dengan yang diharapkan.

Raymond Farfar selaku ketua panitia pelaksana kegiatan menerangkan bahwa Agenda Diskusi Publik dengan tema TENAGA HONORER DIMATA HUKUM, PEMERINTAH DAN HAM ada sedikit perubahan jadwal.

Diterangkan bahwa dimana sebelumnya Melalui sekretaris Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ibu Susi Telah meng-agenda-kan Diskusi tersebut sebelumnya tanggal 18 September 2018 Pukul 9.00 SEKARANG di UBAH menjadi Tanggal 19 Sebtember 2018 Pukul 9.00 Mengingat ada jadwal DPD Kita pada tanggal tersebut ungkap bu Susi dari Setwaka Nusantara Tiga Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Beliau juga menyampaikan Permohonan Maaf Dari Ibu Prof.Dr.DARMAYANTI LUBIS, SH.M.HUM Atas perubahan Jadwal diskusi tersebut ungkap Raymond Farfar,SH.MM saat Sebelum Pra diskusi dimulai di Gedung Perpustakaan republik indonesia pada jum’at 31 Ogest 2918 pukul 14.00.

Selanjutnya Acara Pra Diskusi dibuka oleh Letjend (Purn) LEO BONAR SIMANGUNSONG, M.Sc yang merupakan Pendiri dan Pengawas MB PKRI CADSENA PUSAT di gedung Perpustakaan Republik Indonesia jum’at (31/08/2018).

Beliau menjelaskan bahwa MB PKRI CADSENA Berbeda dengan PKRI Yang dulu, bedanya PKRI Yang dulu Mereka Adalah Perintis Kalau Kita Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia, di Era mereka dulu adalah berjuang dan di era kita saat ini adalah Membangun Republik Indonesia dalam wujud Bela Bangun dan Jaga, Jadi agar dapat dipahami bahwa Amanah dalam membangun tidak Mudah dan kita adralah Nirlaba Murni untuk membangun bangsa dan mengawal Negara dalam kemerdekaan yang ada guna mengisi bentuk kekosongan yang ada dilain bentuk program kerja yang sudah ada dan dapat ditambahkan lagi sehingga program baku dapat berjalan untuk mendorong program program baru, kita tidak mencari keuntungan. mari bersama Team Upaya Masyarakat Peduli Amanah Sejahtera (Tumpas)

mempersiapkan panitia yang kuat untk acara tanggal 19 september 2018 dalam acara DISKUSI PUBLIK dengan tema HONORER DIMATA HUKUM, PEMERINTAH DAN HAM yang akan dilaksankan di Ruang PPUU kantor DPD RI Dengan tujuan yang Mulia yaitu memberi solusi kemanusiaan bagi saudara-saudara kita Honorer di Indonesia, walau mereka hanya sebagian kecil dari Rakyat indonesia Negara harus menghargai karena negara kita banyak ragam suku, bahasa, adat, agama dll walau minoritas tetap harus dihargai sama dengan lainnya.

Kemudian Diskusi ini akan melibatkan pemerintah dan Tokoh-tokoh Hukum Nasional.

Dalam agenda Kemanusiaan ini saya tidak mau Kita gagal karena masih banyak kedepan agenda yang lebih besar dalam membangun Republik Indonesia, ungkap jendral purnawirawan LEO BONAR SIMANGUNSONG, M.Sc. untuk itu mari kita gunakan waktu senggang ini untuk berdiskusi mengkaji, mematangkan pemahaman materi dalam diskusi Publik nanti ungkapnya.

Sementara itu Bisri samsuri Nasution.S.Pd Ketua Harian DPP LSM TUMPAS ditugaskan dalam Pra diskusi Memantik melalui rentetan sejarah dan kejadian yang telah di alami honorer menjelaskan bahwa honorer di instansi pemerintahan sudah ada dari tahun 1980 an bahkan sebelum tahun tersebut ungkap Bisri, masih ingatkah kita  honor BP3 dulu kalau di sekolah, honor kantor bila di perkantoran. sesungguhnya pada bulan juli tahun 2005 yang lalu honorer Bp3 tersebut berubah nama saat itu di sebut dengan nama HONORER KOMITE Atau Honorer BOS (Biaya Operasional Sekolah) karena sumber penghasilannya dari dana Bos Mereka jelas pengabdiannya.

Dengan Alasan murni kekurangan Pegawai pemerintah melalu Kepala Sekolah/kantor minta bantuan ke kepala Desa untk mencari putra desa yang kompeten untuk membantu menutupi kekurangan pegawai di instansi pemerintah.

Melalui tokoh masyarakat putra dan putri desa di rekrut. Itulah awal dari honorer, mereka bertugas tak obahnya seorang pns. Dedikasi mereka terhadap negara sangat besar walau penghargaan bagi mereka sangat tidak manusiawi.

Bayangkan saat ini dengan kwalifikasi sarjana masih ada honorer di instansi pemerintah bergaji rp. 150.000 perbulan walau sudah mengabdi puluhan tahun dengan pekerjaan yang sama dengan tugas PNS Lalu APAKAH INI YANG DISEBUT PEGAWAI TERMISKIN DIDUNIA?

Bila Dari pengalaman kerja mereka saat ini harusnya sudah bisa jadi kepala sekolah, kasi, kabid bahkan kadis atau deputi melihat masa saat masuk bekerja.

Tapi apa yang di dapat oleh hampir seluruh honorer Di tanah Air?

Kerap saat menjalankan tugas tak jarang mereka dapat penganiayaan dari siswa mugkin karena status masih honorer hingga siswa tidak menghargai mereka, ada juga kasus penganiayaan yang di alami guru sampai meninggal dunia.ungkap bisri dengan mata berlinang.

Aneh dan miris tak jarang kita temui ketika honorer wafat gaji mereka hanya sampai bulan itu saja dan dinas mereka yang selama ini jadi tempat bekerja tidak begitu peduli bahkan mereka sama sekali tidak mendapat santunan Mungkin karena mereka HANYALAH HONORER, LALU DIMANA KEHADIRAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN BAGI MEREKA? APAKAH INI AMANAT DARI PANCASILA? bebernya.

Beliau juga Menghimbau SATU TUJUAN KITA, TUJUAN KITA SATU SELAMATKAN HONORER INDONESIA! Ungkap Bisri sambil mengakhiri. Kemudian dikperkuat dan dibenarkan oleh Bhimma dan rombongan Honorer yang hadir saat Itu.

Disisi lain Wakil Ketua LBH PKRI CADSENA Bapak HENDRIK FARFAR, SH, M.HUM yang hadir dalam acara tersebut mendukung Keputusan tersebut, Pihaknya Akan terus menggali dan membahas aturan hukum yang menyangkut honorer indonesia, mereka anak bangsa yang telah banyak berdedikasi terhadap pelayanan publik sudah sangat pantas mendapat pengakuan dari negara. Sangat miris mendengar cerita mereka beber Hendrik farfar. Ditambahkan oleh ketua LBH PKRI CADSENA Bapak COSMAS REPRA, SH. M.HUM Melalui Seluler di jelaskan bahwa, agenda Diskusi Publik ini sangat penting dalam menambah kajian membawa UU ASN NO.5 Tahun 2014 Kemahkamah konstitusi bilamana Diskusi yang kita buat belum menyentuh hati para pemangku kebijakan.

Bapak Cosmas Refra, SH.M.hum menambahkan kalau di MK pun nanti Kita tidak mau kalah harus berhasil, untuk itulah maka diskusi nanti kita mau garap pikiran orang-orang hukum yang hadir  untuk penguatan sisi hukum. Sudah saya pelajari putusan MK sebelumnya terkait Uji Materi yang dilakukan teman-teman honorer yang lalu, putusan MK waktu itu tidak menerima permohonan pemohon, bukan ditolak, kalau tidak menerima berarti ada hal normatif yang belum digambarkan dalam permohonan. ada peluang kita kalau kita ke MK lagi tambah pak COSMAS REPRA, SH. M.HUM Pengacara senior di mahkamah Konstitusi tersebut.

RED-Raymond Farfar/TT.

Filed in: PKRI News

Comments are closed.