3:37 pm - Thursday September 20, 1201

Pemerintah Bukan Perusahaan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja OutSourcing. Honorer Pekerja Yang Tlah Sangat Berjasa Pada Negara dan Daerah.

JAKARTA – DKI. (7/9/2018) Lukas Siahaan di Gedung Perpustakaan Republik Indonesia saat Pemantapan acara Pra Diskusi Publik yang akan di selenggarakan di Kantor DPD RI mengatakan, PEMERINTAH BUKAN PERUSAHAAN PENYEDIA TENAGA KERJA CPNS OUTSOURCING, PEMERINTAH bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negara sesaui amanat UUD 1945. Apalagi Pegawai yang tlah mrmbela dan ikut serta dalam suksesnya pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut beliau Pasal 6 ayat b menyebutkan PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK), prinsip perusahan yang di adopsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara ini adalah sesuatu yang tidak lazim karena ada sistem perusahaan di dalam Penyelenggaraan Penerimaan CPNS oleh Pemerintahan Negara. Ini harus di jelaskan latar belakang munculnya klausa atau frasa ini. Hal ini disampaikan pada saat memberikan penguatan hukum bagi perjuangan honorer yang diselenggarakan oleh MB PKRI CADSENA.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ada pengaturan dalam masa kerja wajar yakni minimal 5 tahun pengabdian maka ada jalan untuk bisa menjadi Pegawai PNS, ketidakadilan, perbedaan perlakuan dan harus ada penyelesaian hukum pemerintah.

Ini adalah persoalan kemanusiaan jangan ada pembiaran, MB PKRI CADSENA diharapkan terus memperjuangkan masalah Ini, dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang tidak sesaui dengan UU no 12 Tahun 2011 Tentang hirarki dan tata urut perundang undangan, harus juga ada kesesuain asas dan norma yang sebagaimana mestinya berlaku pasti.

Sangat disayangkan mengapa pemerintah memposisikan diri seolah sebagai Perusahaan Pemberi Kerja, Ini Sangat bertentangan dengan Pancasila. Tenaga Honorer Ini sudah bekerja, bertahun Tahun harus diperlakukan khusus. Jangan ada pembatasan usia dan pendikan lagi dan jangan ada diskriminasi.

Himbauan Beliau MB PKRI CADSENA harus menggunakan hak konstitusional untuk melakukan uji materi kemahkamah konstitusi imbuhnya.
Selanjutnya pada kesempatan yang sama disampaikan Ketua MB PKRI CADSENA DKI, Raymond S Far Far, SH. MM, Pemerintah harus memberikan pengakuan dan perlindungan hak khusus bagi Honorer atas pengabdian yang telah diberikan tanpa ada batasan usia, pendidikan dan harus di akomodir menjadi CPNS.

Ada ketidakseimbangan antara pengabdian dan hak. Honorer tercipta karena kebutuhan pemerintah dalam pelayanan publik dan masyarakat. Keberadaan mereka diakui pada produk hukum pada saat diterima sebagai Honorer. UU ASN menempatkan posisi Honorer dalam sebagai ketidakpastian hukum. Ini persoalan yang hukum dicermati dengan baik.

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Cosmas Refra, SH. MH. KETUA LBH PKRI CADSENA Pemerintah harus mengakui, menghargai pengabdian yang telah di berikan oleh Honorer! Beliau menambahkan harus ada kemauan politik dari Pemerintah, Ini harus segera disikapi segera mungkin jelasnya saat di hubungi via seluler.

Di sisi lain DPP LSM TUMPAS Bisri samsuri, S.Pd yang telah lama ikuti perjuangan forum honorer menyayangkan sikap pemerintah yang kurang serius menanangani masalah honorer ini pasalnya menurut beliau ini sudah masalah kemanusiaan. Bayangkan pemerintah sampai dngan saat ini masih memakai tenaga mereka tetapi tidak di akui keberadaannya oleh undang-undang, ini “penzoliman” atas dasar undang undang. sepertinya pemerintah mau lepas tangan begitu saja tanpa memikirkan masa pengabdian honorer yang sudah puluhan tahun lamanya.
Kalau berdasar regulasi, dulu saat merekrut tenaga honorer regulasi seperti uu asn no.5 tahun 2014 belum ada, ya sepatutnya janganlah di berlakukan uu tersebut terhadap honorer yang sudah mengabdi sebelumnya ungkap Bisri dengan kesal. Seterusnya terkait usia, saya rasa tidak ada satu orang pun di antara honorer pada saat jadi honorer sudah berusia di atas 35 tahun semua pada dasarnya usia di bawah 35 tahun setelah mengabdi puluhan tahun terhadap negara tak mungkin dong usianya tetap, dulu berdasar PP 48 tahun 2005 saudara kita honorer yang di gaji oleh APBN/APBD bisa kok di angkat semua, tanpa tes lagi! dengan maksimal usia 46 tahun. Mereka bekerja di instansi yang sama pekerjaan yang sama masa tidak diperlakukan sama.

Red. Edison Parlaungan Marpaung/TT.

Filed in: Investigasi PKRI

Comments are closed.