7:59 pm - Saturday September 23, 2017

Pemerintah Desa Dapat Mengajukan Penganggaran Pembangunan Kantor Desa.

diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan ketetapan Undang Undang Desa.

Apakah desa sudah benar tersalurkan 1,4M untuk dana tahunan Desa.

RADAR PKRI – SUMSEL, OKU Induk. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

ASROMI Kepala Desa Lunggaian,  yang ramah dan santun serta humoris dengan warga nya, yang selalu di dampingi oleh perangkat Dusun III (Kadus III)  ZARQOMI. Pada sela sela silaturahmi team PKRI bersama Pemerintahan Desa, menyampaikan bahwa Banyak sekali ungkapan yang menyedihkan tentang Desa Lunggaian. Yakni masalah tidak ada pasilitas pembangunan seperti Desa Desa tetangga di sekeliling kita. Contoh nya yang nyata pada kantor Desa ini, saya pergunakan di bawah kolong rumah kediaman tempat tinggal sebagai kantor desa.  Memang dari sisi warga tidak baik dan pantas,  karena kantor pemerintah adalah ciri khas Negara Merdeka.
 Mengapa Desa kami tidak dapat di bangun…..???

Asroni Sebut Jika Warga Desa Meminta Maka Asroni Siap Bertandang Ke Kantor Kementerian Pedesaan.

Padahal tanah sudah kami persiapkan secukup nya tanpa ada halangan dari pihak pihak lain.  Dan juga kami butuh Pos pelayanan kesehatan yang aktif di desa ini,  agar dapat melayani warga saya. Itulah keluh kesah dari Pemerintah Desa “Pungkas ASNOMI.

Sementara didalam Undang-Undang desa juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Salah satu poin yang paling penting adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar

MAKA di sisi ini lah desa berpendapat bahwa masih banyak juga Program Pemerintah yang belum tersalurkan,  dari pusat hingga daerah. Pemerataan yang selama ini di canangkan oleh program pusat tidak menembus nilai pasti nya. Maka untuk semua Pejabat Pemerintah Kabupaten OKU induk,  Buka mata yang seluas luas nya,  khusus anggota Dewan yang Dapil kecamatan lubuk batang.
Harapan kita semua pada Pemerintah,  agar pemerintah itu jadi amanah yang di harapkan,  sebagai Pelayan masyarakat yang seutuhnya sebagai Negara yang Demokrasi, serta berbudaya Indonesia.  Seperti harapan harapan dari Pejuang kita terdahulu.  ( Aslam/Endang,W – jhoni)
Filed in: PKRI News

Comments are closed.