7:01 pm - Friday December 15, 2017

Pihak Pengusaha PT API Kota Batam Terlantarkan Pekerjanya tanpa jaminan BPJS dan Keterlambatan Uang Gaji.

PKRI Kota Batam.

Pekerja terbiarkan Aset dijual secara perlahan lahan, Indikasi Menghilangkan Jejak.

MABES PKRI INVESTIGASI KEPRI, BATAM. Pekerja dan Pengusaha ibarat kebutuhan saling menguntungkan, dimana pihak perusahaan dapat menjalankan bisnis usaha nya dengan memperkerjakan orang, sebagai karyawan atau pekerja. Kemudian pihak menegemen dapat menerima keutungan dari jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan untuk yang hasilnya adalah untuk kesejahteraan karyawan nya juga mengace pada UU Tenaga Kerja yang diberlakukan disetiap negara, dan hasil usaha perusahaan itu juga terdapat nilai besar keuntungan perusahaan didalamnya.

PT API Kota Batam - PKRI Investigasi

Karyawati PT API Kota Batam – Kini tak seceriah senyumnya lagi.

Senut saja Roida, Wajah Manis nan berserih itu kini pucat fasih menanti uluran tangan pihak kepolisian Polres Kota Batam juga Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berdasarkan aturan perda kota batam akan kewajiban pengusaha didalam tugas misi disnaker yakni Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut :

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam membutuhkan arahan ”Guidance” yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan benar-benar dapat memberikan manfaat dan dalam pelaksanaannya yang mencerminkan ”Good Government” dan ”Clean government” dan arahan tersebut adalah ”Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ”Adalah Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Dibidang Ketenagaan kerjaan Serta Tugas-Tugas Lain Yang di Berikan Oleh Walikota Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya dan juga mengacu kepada ketetapan Gubernur KEPRI terkait kewajiban Pengusahan dalam upah kerja dan BPJS. kini mereka semakin banyak yang dirumahkan dan belum mendapatkan kewajiban yang mereka terima dari waktu kerja dan hasil kerja mereka sebagai berikut :

1. Masalah BPJS kesehatan yg tidak diterima/tidak dibayar selama 5 bulan, pekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

2. Masalah cuti tahunan yang tidak bisa di uangkan bila tidak diambil akan dianggap hangus.

3. Masalah gaji yg sering ditunda/tidak sesuai dengan UMK Batam.

Pihak pekerja kebanyakan sudah merasa sangat cemas bilamana perusahaan akan tutup secara tiba tiba dengan aset yang sudah dijual keseluruhannya, maka dipertanyakan bagaimana Pertanggung jawaban HRD kepada karyawannya bila PT tersebut tutup.

pekerja berharap melalui Kabid Hubin Syaker Luhut Marbun dalam kasus ketenaga kerjaan pada PT API, gaji yang sudah lima bulan tidak mereka terima telah menjadikan mereka hancur dalam keuangan sehingga banyak yang memiliki hutang diwarung dan pada rentenir untuk kebutuhan pekerja. Maka mereka berharap agar dalam hal kewajiban Gaji atau pesangon yang mereka terima ini nantinya dapat penuh mereka terima, terkait kebutuhan ekonomi yang saat ini menjadi permasalah besar bagi mereka, Jika nantinya mereka tidak dipekerjakan lagi.

Mereka juga berharap agar kiranya jika mereka nanti sudah tidak bekerja lagi akibat perusahaan bangkrut makan harapan mereka agar nama nama mereka mendapatkan perioritas untuk dipekerjakan diperusahaan lainnya.(Agustiman)

Redaktur:Unandra

Filed in: Ekonomi Bisnis, PKRI News

Comments are closed.