4:58 pm - Friday October 19, 2018

Rendahnya SDM di Laut “Kendala Pembangunan Kelautan”

PERS PKRI NUSANTARA. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung menimbulkan masalah yang tidak sederhana dalam proses pembangunan kelautan Indonesia.

Hampir satu tahun sudah Tujuh Tenaga Ahli Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) dibentuk. Tenaga Ahli ini bertugas membantu Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia dalam merumuskan dan mengkaji permasalahan kelautan nasional yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Presiden agar diimplementasikan pada sektor terkait di bidang kelautan. Kajian-kajian itu yakni bidang SDM dan IPTEK, perikanan, pelayaran, pariwisata bahari, hukum dan kelembagaan, lingkungan laut, dan energi dan sumberdaya mineral.

Fakta menunjukan kondisi kelautan nasional masih belum beranjak dari keterpurukannya walau gong kebangkitan telah ditabuh sejak masa reformasi dengan dicanangkannya Deklarasi Bunaken pada 1998 sampai dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan serta Dewan Kelautan Indonesia (awalnya Dewan Maritim Indonesia) pada tahun 1999.

Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, Prof. Dr. Rizald Max Rompas selalu mengingatkan bahwa, hal yang mendasar dari keterpurukan itu yakni masih menganutnya pola daratan dari para pemangku negeri ini, khususnya di jajaran birokrasi, mulai dari staf sampai eselon I.

Nah, terkait dengan persoalan ini Dewan Kelautan Indonesia merasa membutuhkan sebuah think tank bagi upaya percepatan pembangunan kelautan nasional dengan membentuk para Tenaga Ahli tersebut. Dengan itu, paling tidak dapat diketahui apa dan bagaimana seharusnya Presiden menata bidang kelautan ini. “Ini menjadi penting bagi Presiden, dan dengan demikian menjadi tahu prioritas serta permasalahan yang mendasar dibidang kelautan nasional,” kata Rompas.

Terlepas dari penting dan mendasarnya semua kegiatan ekonomi, politik dan sosial budaya di bidang kelautan, Sumberdaya Manusia dan IPTEK rupanya hal yang paling pokok dari semua permasalahan pokok. Sebab semua soal tak akan bisa selesai tanpa kehadiran SDM dan IPTEK. Ir. Laksma (Purn) Bonar Simangunsong, M.Sc, sebagai Tenaga Ahli bidang SDM dan IPTEK Dewan Kelautan Indonesia, menyebutkan bahwa kondisi SDM kebaharian di negeri ini menjadi kunci penting dalam pembangunan kelautan nasional.

“Namun sayang dan harus kita akui kondisi ini masih jauh dari harapan. Dengan demikian perlu sebuah gerakan dalam meningkatkan SDM kelautan kita, baik itu pada sektor perikanan, pelayaran, sampai pengoptimalan energi dan sumberdaya mineral, khususnya di laut,” kata Bonar Simangunsong kepada Maritim Indonesia, beberapa waktu lalu.

Minim kualitas dan kuantitas

SDM kelautan nasional baik kualitas maupun kuantitas memang masih sangatlah kurang. Hal ini menyebabkan lambatnya pembangunan di bidang ini. Padahal berkembang dan stagnasinya suatu bangsa ditentukan kesiapan atau tidaknya sumberdaya manusianya. Di bidang kelautan nasional, melihat peluang dan tantangan yang sangat besar, SDM dan IPTEK adalah syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Misal, bagaimana mengoptimalkan sumberdaya mineral dan gas di lepas pantai. Coba saja, berdasarkan data geologi, diketahui Indonesia memiliki lebih dari 60 cekungan minyak di dasar laut yang belum dieskplorasi. Tentu ini selain membutuhkan IPTEK juga SDM yang handal di bidangnya.

Di bidang Perikanan pun demikian. Dan sayang seribu kali sayang, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan DKP, sumberdaya manusia yang berkecimpung di sektor ini lebih dari 50 (2006) adalah lulusan sekolah dasar, yakni untuk SDM pelaku perikanan tangkap sebesar 56 berpendidikan SD. Untuk pen-didikan SLTP sebesar 26, tidak tamat SD sebesar 6. Sisanya SLTA dan sarjana.

Tentu saja rendahnya SDM perikanan berdampak pada rendahnya investasi dan rendahnya pendapatan di sektor ini. Akibatnya daya serap SDM perikanan pun menjadi terbatas Dari sisi pendapatan, untuk perikanan tangkap sebagian besar atau sekitar 44 berpenghasilan Rp. 800 ribu hingga Rp1,5 juta. Di bawah Rp. 800 ribu sebesar 36 dan sisanya atau sekitar 20 dengan gaji lebih dari Rp. 1,5 juta.

Sementara untuk perikanan budidaya lulusan SD sebesar 41, SLTP dan SLTA 24, sisanya tidak tamat SD dan sarjana. Dari sisi pendapatan sebagian besar 39,3 berpenghasilan Rp. 800 ribu sampai Rp1,5 juta, di bawah Rp. 800 ribu 28, dan sisanya berpenghasilan di atas Rp. 1,5 juta.

ILO (International Labour Organization) memang tidak begitu memberikan peraturan yang ketat terhadap nasib para pelaku perikanan di setiap negara. ILO cukup memberikan toleransi dalam menetapkan standar gaji terhadap para pelaku usaha ini. Pasalnya hampir sebagian besar terutama di Indonesia para pelaku perikanan adalah nelayan tradisional.

Artinya kebijakan pengupahan para pelaku perikanan diserahkan kepada kebijakan negara masing-masing. ILO memang telah menetapkan gaji pelaku perikanan modern pada Januari 2008 sebesar US$ 530 atau sekitar Rp. 4,7 juta dan pada akhir 2008 (31 Desember 2008) ILO menetapkan US$ 545 atau sekitar Rp. 4,9 juta.

Di dalam negeri nelayan tradisional terkooptasi dalam sistem bagi hasil yang tidak adil. Sehingga kemiskinan struktural nelayan sulit diselesaikan. Untuk itu ke depan perlu adanya bagi hasil agar nelayan mampu menaikan produktivitas serta mengangkat daya saing perikanan Indonesia.

Sementara permasalahan mendasar dari otonomi daerah adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten khususnya di daerah. Banyak kepala dinas yang tidak memiliki latar belakang akademis dibidang perikanan. Kekurangan aparatur teknis seperti penyuluhan di daerah yang bersentuhan langsung di daerah pun sama kurangnya. Nah, terkait dengan ini, adalah, sekali lagi, mutlak dan wajib bagi pemerintah untuk meningkatkan SDM dan IPTEK bagi pembangunan kelautan nasional.

Rendahnya sumberdaya manusia kelautan nasional tidak saja menimpa sektor perikanan. Demikan halnya dengan SDM energi dan sumberdaya mineral serta industri maritim lainnya yang umumnya hanya berpendidikan rendah serta kurang mengusai IPTEK. Nah, Bonar Simangunsong menilai perlunya reformasi hukum dan SDM dikalangan birokrat di seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan SDM kelautan.

Pilar penting

Sumberdaya manusia memang menjadi kunci utama dalam pembangunan di segala bidang, tak terkecuali di bidang kelautan nasional. Maka mengembangkan dan meningkatkan SDM kebaharian merupakan sebuah keharusan demi tercapainya sasaran pembangunan kelautan. Rendahnya SDM kebaharian Indonesia baik kualitas maupun kuantitas yang menyebabkan belum mampunya memenuhi kualifikasi standar internasional, disebabkan oleh kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan yang belum memberikan porsi maksimal bagi bidang ini. Faktor lainnya, tentu, paradigma aparatur maupun non aparatur yang masih berparadigma darat. “Sumberdaya manusia merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, sehingga peningkatan kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut mutlak diprioritaskan oleh setiap daerah yang menjadikan pesisir dan laut sebagai tumpuan pertumbuhan daerah,” pinta Bonar.

Sumberdaya manusia Indonesia secara umum memiliki ciri antara lain memiliki jumlah yang sangat besar dengan pertumbuhan dan penyebaran yang tidak merata serta terpusat di daerah tertentu. Tingkat pendidikan yang rendah, serta kebijakan tenaga kerja di berbagai sektor masih belum terpadu sehingga cenderung menimbulkan masalah yang tidak sederhana dalam proses pembangunan kelautan Indonesia.

“Perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk meningkatkan peranan SDM dan IPTEK untuk mendayagunakan sumberdaya lautan agar industri-industri perikanan, perhubungan laut, dan maritim perkapalan terangkat,” katanya. Untuk hal ini Bonar menambahkan agar meningkatkan anggaran pada masing-masing sektor untuk upaya pengembangan sumberdaya manusia dan IPTEK.

Jelas saja bangsa ini membutuhkan SDM dan tenaga profesional yang mengusai IPTEK untuk dapat mengisi kebutuhan tersebut. Sementara sekolah kejuruan baik negeri maupun swasta belum mampu mencukupi kebutuhan yang diinginkan. Di sisi lain asosiasi profesional belum efektif dalam merangsang, memacu, dan mengangkat kualitas SDM Indonesia secara profesional yang kredibel, bankable baik untuk pasaran kerja dalam negeri maupun internasional. (Majalah Maritim Indonesia).

Filed in: Ekonomi Bisnis

Comments are closed.