2:49 pm - Thursday December 14, 2017

SATPOL PP Aceh Taming Bongkar Plank Nama Lahan Berdasarkan Putusan PN Kuala Simpang.

Papan Putusan PN Atas Lahan, diserobot SATPOL PP dan Pengerusakan Pagar Lahan oleh SATPOL PP Aceh Tamiang.

MEDIA PKRI ACEH, ACEH TAMIANG. Kuala Simpang 27 Agustus 2017. musibah baru menghantam dera nafas warga masyarakat sebut saja Jhon Malik yang merupakan Pemilik Waris berdasarkan SK Desa atas lahan dan Surat Waris ini harus menelan pahit yang dideritanya akibat tindakan Satpol PP Aceh Tamiang. tepat sehari sebelum pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI yakni pada Tanggal 16 Agustus 2017 jam 15:00 plank nama lahan dibongkar dan pagar dirusak oleh pihak satpol pp aceh tamian.

Diketehui dari Info Team MB-PKRI CAD-SENA dilapangan bersama Kuasa Hukum Jhon Malik Yakni Surbakti SH, mengatakan bahwa laporan yang dapat disampaikan saat ini lokasi lahan yang telah di berikan Putusan Pengadilan Negeri dibongkar paksa Oleh Team Satuan Pamong Praja. diketahui bahwa pembongkaran ini sudah atas dan berdasarkan perintah pimpinan tertinggi dan kabupaten Aceh Tamning Bapk Bupati Hamdan Sati, dari pernyataan waris lahan bahwa pihak satpol PP melakukan hal ini berdasarkan surat edaran perintah bongkar paksa plank nama lahan atas putusan PN ungkap Surbati SH.

Dewan Pendiri PKRI CADSENA Drs. Ir. Leo Bonar Simangunsong MSc LAKSMA PURN TNI-AL.

Sangat disayangkan sekali, Pengawas MB PKRI CADSENA Drs. Bonar Leo Simangunsong Mengatakan bahwa tindak pemkab aceh tamiang ini sangatlah gegabah, dimana pihak satpol pp semestinya menerima surat teguran pertama dan kedua atas tindakan yang tidak mengindahkan dari pihak waris atau pemilik lahan dan atau mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Aceh atas surat putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang terkait surat PN yang menyatakan lahan tanah waris Jhon Malik itu. dan tidak semestinya memberikan bentuk buruk atas citra kepemimpinan yang baik dan demokrasi. tidankan satpol PP ini adalah belum tentu benar dan sudah dapat dikatakan tidak manusiawi. jika ada Putusan PN maka pengadilan Negeri lah yang semestinya mengeluarkan surat pencabutan Putusan itu.

Pihak Kuasa Mediasi Team MB-PKRI CADSENA akan segera melakukan langkah langkah penegakan hukum dan  pihak Pengacara waris akan mengajukan gugatan ke Kepolisian Resort Tamiang terkait tindakan syrat edaran Bupati Aceh Tamiang ini, pihak Lawyer atau pengacara akan ber-acara untuk surat yang dilayangkan ini yang tentunya juga ditembuskan kepada Komisi Yudisal dan Pengawas MB PKRI CADSENA yakni LAKSMA PURN TNI-AL Drs. Bonar Leo Simangunsong MSc dan IRJEND POL Wilmar Marpaung SH.

Pengwas MB PKRI CADSENA Bonar Leo mengatakan jika hal itu benar terjadi maka pihak lawyer bersama Team MB PKRI CADSENA dapat saja langsung menggugat Kedinasan SATPOL PP Aceh Tamiang atas penyerobotan dan Pengurusakan lahan warga atas dasar KUHP 551 masuk kedalam perkarangan tanpa izin pemilik nya.(Red-TT)

Filed in: Investigasi PKRI, Liputan Politik

Comments are closed.