6:12 am - Wednesday December 19, 2018

Desa Mematok Harga Pengurusan PTSL Sertifikat Lahannya Laporkan Polisi atau Jaksa. PTSL adalah Program Sertifikat Gratis.

RADAR PKRI JATENG – PATI. Program PTSL adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Program ini juga merupakan salah satu Garapan Presiden RI Bp. Jokowidodo untuk warga kurang mampu khususnya di pedesaan. Program ini sangatlah tidak memberikan harga wah untuk tiap warga yang mengajukan tanahnya untuk disertifikatkan, namun akan menajdikan sebuah tanah yang memiliki keterangan kepemilikan tanah yang disebut Sertifikat Hak Milik dan sudah barang tentu akan memilik pajak khusus yang dapat menjadi penerimaan pajak resmi.

Yashadi, Kepala Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Pati.

Baru baru ini marak terjadi berita heboh yang menjadikan Kepala desa sebagai aktor utama dan pelaku kebodohan terhadap pengurusan warga dalam program kerja PTSL ini, sebut saja Yashadi Kepala Desa Lengkong – PATI disebut ada main dengan oknum dan membayar Rp. 85 juta rupiah Red http://www.tabloidskandal.com/ fakta/kades-lengkong-bantah-tudingan-wiwik-soal-alokasi-rp-85-juta.html bahkan hal yang sama juga menjadi pembicaraan kuat baru baru ini yakni pemerintah desa Batu Sari Kecamatan Bantangan – Kab. Pati yang melakukan pembohongan publik kepada warga terkait program PTSL dengan mem-plat harga Rp. 700 ribu untuk pendaftaran lahan tanahnya pada Program PTSL yang sesungguhnya adalah GRATIS.

Sangat jauh berbeda disampaikan dengan keterangan pada pati.news.com yang mana Bupati Pati Haryanto bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati, Yoyok Hadi Mulyo Anwar dan Forkompimda Pati menyerahkan secara simbolis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun anggaran 2017 di Desa Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sabtu (27/1/2018) red : https://www.patinews.com/dengan-program-baru-ini-biaya-sertifikat-di-pati-hanya-500-ribuan/

Menurut Bupati Pati, animo masyarakat sangatlah besar sehingga yang berkesempatan memperoleh sertifikat tersebut termasuk warga yang beruntung. “Bagaimana tidak? biaya sertifikat reguler yang biasanya menghabiskan biaya Rp 2-2,5 juta, dengan adanya program sertifikat murah ini hanya cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp 500 ribu”, imbuhnya.

keterangan diatas menjadikan perbedaan yang sangat tidak disangka dan berbeda sekali oleh pernyataan Bapak Bupati PATI seperti terlangsir pada berita diatas, dengan pemberitaan terkait dan adanya temuan dua kasus pada desa batu sari dan desa lengkong. pihak awak media pkri investigasi dilapangan memberikan pengetahuan langsung kepada warga masyarakat jika nanti ada biaya penerimaan atau pajak atau biaya pengukuran yang dimitai oleh para pihak pemerintah desa diluar biaya 700rb dimaksud maka jangan segan segan untuk memberikan pelaporan nya ke Markas PKRI CADSENA PERS dan LBH PUSAT/JATENG atau dapat langsung menemui RED diemail mb.pkricadsena#gmail.com WhatsApp : 081210203565 selaku Kepala Biro Investigasi JATENG ini ketus nya Nikolaas Andu bersama para team Stanislaus Sahidin yang memang ada pada saat itu.

Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. umumnya, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor.

Red-Team/PERS PKRI

Filed in: Hukum Kriminal

Comments are closed.