5:04 am - Thursday September 19, 2019

Temuan Penyelewengan Dana 1M di DPRD Payahkumbuh. Team Laporkan kejaksaan.

PKRI Investigasi SUMBAR. Payakumbuh Dengan adanya temuan BPK RI tentang kerugian negara sebesar Rp 1 Millar di DPRD Kota Payakumbuh dari bulan Januari hingga Desember 2018, di sikapi oleh Forum Masyarakat Peduli Kota Payakumbuh dengan membuat surat pengaduan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh awal Agustus lalu.

Hal ini di benarkan oleh Kajari Payakumbuh Nur Tamam, SH.MH melalui Kasi Intel Nazif Firdaus, SH saat ditemui Tim Investigasi dan Satgas Tipikor MB-PKRI CADSENA Rabu (28/8) di Kantornya di kawasan Koto nan ampek Kota Payakumbuh.

Nazif Firdaus memaparkan, sampai saat ini masih dalam pengembangan kasus dan mengumpulkan barang bukti, sekitar 8 sampai 10 orang sudah di periksa namun belum ada yang di tetapkan sebagai tersangka. Dalam surat pengaduan masyarakat ini, dugaan Korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1 Millar lebih di lakukan dengan modus SPJ fiktif.

Ketika Tim Investigasi dan Satgas Tipikor MB-PKRI CADSENA mendatangi Kantor Parlemen setempat untuk menemui Sekwan, namun tidak dapat di temui, menurut informasi staf nya, Sekwan ada keperluan Dinas keluar, namun di coba menghubungi lewat telepon seluler nya juga tidak aktif.

Dengan mencuatnya dugaan Korupsi di lembaga parlemen ini, tentunya berdampak kepada kehidupan dan psikologis warga kota ini. Beberapa warga menginginkan fakta hukum dan penegakan hukum yang telah merugikan keuangan negara.

Di tempat terpisah salah seorang praktisi Kota biru ini Setia Budi, SH. MH mengatakan bahwa temuan BPK RI ini tentu harus di tindak lanjuti, kalau memang sesuai dengan fakta nya sesuai dengan aturan dalam tempo 2 kali 30 hari tidak di kembalikan ke Kas negara, tentu sudah sangat jelas pihak penegak hukum akan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga saja dugaan Korupsi berjamaah ini semakin menampakkan titik terangnya. (MARDIANTO).

Filed in: Investigasi PKRI

Comments are closed.