7:13 pm - Friday December 15, 2017

Tindak Tegas Pelanggar UU Disiplin Keparawatan!!! MUBA Puskesmas Kec. Lawang Wetan.

PKRI MUBA Para Medis Molor jam Kerja

Para Medis Molor Waktu dari Jam Ketentuan Bekerja

PKRI Investigasi SUMSEL, MUBA. Pusat Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan dan Fasilitas Alat Kesehatan – Dalam kehidupan manusia kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Kesehatan sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan yang sudah seharusnya diwujudkan sesuai cita-cita Bangsa Indonesia sendiri yaitu, sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Mungkin kita pernah mendengar kalimat kesehatan bukan segalanya akan tetapi tanpa kesehatan segalanya tak berarti. Kalimat ini menggambarkan bahwa orang yang mempunyai harta seberapapun jumlahnya namun jika orang tersebut sering sakit atau mengidap penyakit tertentu yang parah, tentunya hartanya itu tidak berarti dibandingkan kesehatan yang dia milikimya.

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa yang focus utamanya adalah pada pelayanan preventif dan promotif, dalam upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat ditiap wilayah kerjanya.

Fungsi Puskemas sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan :

  1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer/tingkat pertama di setiap wilayah kerjanya
  2. Sebagai penyedia informasi dan data kesehatan di wilayah kerjanya dan sekaligus dikaitkan dengan perannya itu sebagai penggerak pembangunan yangberwawasan kesehatan di wilayahnya masing-masing.
  3. Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama/primer, yang dan berorientasi pada penggunaannya  secara berkualitas.

Puskesmas dalam melaksanakan fungsinya tersebut haruslah memperhatikan  kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kodisi spesifiknya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 36/ 2009, untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk masyarakat, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dalam bentuk upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan. Baik Pemerintah, Pemda (provinsi/kabupaten/kota) atau masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan melalui pendekatan kuratif-kuratif, promotif, preventif, dan juga rehabilitatif, dan dilaksanakan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 63 ayat (4) secara eksplisit menyebutkan bahwa; pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pada pasal 27 ayat (1) juga menyebutkan bahwa; tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Namun bagaimana dengan Perawat yang molor jam kerja ini !!!

Sementara itu, PP No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan menempatkan tenaga keperawatan dalam kategori tersendiri, maka mempunyai UU keperawatan sendiri berarti menjalankan amanah UU.

Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan ketrampilannya,tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki. Kebijakan tentang UU keperawatan masih dalam tahap formulasi. Belum disahkannya RUU keperawatan oleh DPR menjadi UU menjadi satu fenomena yang menarik untuk dianalisis. Penulis menilai bahwa pihak-pihak terkait belum mempunyai pemahaman yang sama tentang pentingnya UU keperawatan di Indonesia. dari pantauan team PKRI investigasi dilapangan mendapatkan Nara sumber yang mengatakan bahwa para medis perawat di puskesmas tersebut selalu molor dalam waktu kerjanya. Red-00AR2.

Filed in: Hukum Kriminal

Comments are closed.