3:11 pm - Monday November 24, 6741

Weeii masyarakat mengeluh atas antrian panjang di SPBU kabupaten Siak sri indra pura

 

spbu-2                  spbu-3

PKRI News-SIAK,SRI INDRA PURA-RIAU.Rabu 05/10/2016.Sekitar Jam 09:00 Wib.Masyarakat Kabupaten Sri Indra Pura Kecamatan Siak Kecewa Atas Pelayanan Oknum Pegawai SPBU Yang Memperlambat Pengisian Bahan Bakar Minyak Bensin Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat,Dikarenakan Oknum Pegawai SPBU Lebih Mengutamakan Melayani Konsumen Pembeli Yang Menggunakan Jrigen.

Salah Satu Masyarakat Yang Tidak Mau Disebutkan Namanya Menjelaskan Bahwa SPBU Ini Sering Melakukan Hal Ini Lebih Mengutamakan Melayani Pengisian Minyak Kejrigen, Sehingga Terjadi  Antri Panjang Dan Membuat Kami  Terlambat Masuk Kerja Ujarnya Dihadapan Awak Media Online Mabes Pkri Investigasi.

Awak Media Online Mabes Pkri Investigasi Langsung Kekantor SPBU Untuk Bertemu Dengan Pengawas SPBU,Namun Pengawas SPBU Tidak Ada Ditempat Pergi Kepekan Baru Kata Pegawainya Yang Ada Dikantor Sekalian Mewakili Pengawas,Awak Media Menjelaskan Hasil Temuannya Bahwasannya Ada Keluhan Masyarakat Tentang Antrian Panjang Yang Menyita Waktu Harus Menunggu Lama Diakibatkan Oknum Pegawai SPBU Lebih Mengutamakan Melayani Pengisian Jrigen,Lalu Perwakilan Pengawas SPBU Menerangkan Bahwa Memang Benar Pengisian  Minyak Bensin Dan Solar Ke Jrigen Karena Mereka Sering Mati Lampu Sehingga Kami Utamakan Alasan Pegawai SPBU Perwakilan Pengawas Dihadapan Awak Media.

Tambahan:

Apapun jenis Perusahaannya dan yang bergerak di bidang apapun, selagi itu menyangkut kepentingan banyak orang sangatlah fatal apabila Perusahaan tersebut melakukan Penyalahgunaan wewenang yang ada. Hal itu juga termasuk Perusahaan yang bergerak di bidang Penyalur/Pendistribusian BBM (Bahan Bakar Minyak) seperti SPBU.

Wewenang yang sudah ditentukan oleh Pihak Pertamina maupun BP-MIGAS di dalam Pendistribusian BBM terhadap SPBU yang ada di seluruh Indonesia tidak pantas dan tidak boleh melakukan atau memberlakukan suatu pembekingan / Pembekapan di perusahannya itu dengan cara mengandalkan orang lain berada di belakang Perusahaannya dengan tujuan untuk memperlancar system kerja yang diterapkan oleh Bos-bos Pemilik Perusahaan itu dan semua Pemilik SPBU yang ada.

Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi terancam hukuman penjara hingga enam tahun. Selain itu, pelaku juga akan dikenai denda paling tinggi Rp 60 miliar. “Karena telah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.

 

Bagi SPBU /Oknum Atau Siapapun Yang Menyalahgunakan Minyak Bersubsidi Akan Diberi Sanksi penyalahgunaan BBM pasal 54 UU Migas 22 tahun 2001 dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 60 milyar.(Unandra)

Red:Unandra

 

 

Filed in: Ekonomi Bisnis, PKRI News

Comments are closed.