7:00 pm - Friday December 15, 2017

Weeiii Telah Terjadi Masalah Antara Perusahaan PT. Intan Permati Sejati Dengan Karyawan

alat

Investigasi PKRI,Kota Balikpapan – Kaltim. Rabu 31-08-2016.PT.Intan Permati Sejati Dipimpin Oleh Bapak Edy Asal Asli Putra Jambi Yang Tidak Bertanggung Jawab Ketenaga Kerjanya  Pak Marlon,Marlon Pernah Menghubungi Pak Edy Melalui Via Telpon Seluler Untuk Bertemu Guna Mengantarkan Surat Perundingan,Namun Dengan Suara Lantang Pak Edy Menjawab Bahwa Tidak Berada Dikantor Dan Marlon Tidak Dipecat Tapi Tidak Lulus Ungkap Marlon.

Atas Kejadian Tersebut Marlon Dengan Rasa Kecewa Berat Langsung Berangkat Ke Pos Komando Redaksi Pers Pkri Dikota Balikpapan Untuk Memberikan Laporan/Pengaduan Agar Diberitakan .

Laporan Marlon Segera Diterima Dan Ditanggapi Oleh Pimpinan Redaksi Totop Troitua ,Totop Menjelaskan Dengan Tegas Bahwa Perusahaan Telah Melakukan Kesalahan Yang Sangat Fatal Dan Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Ujarnya Dihadapan Marlon Sebagai Pihak Yang Dirugikan Oleh Perusahaan PT.INTAN PERMATI SEJATI,Marlon Membeberkan Semuanya  Bahwa Hanya Menerima Gaji Operator Alat Berat Cuma 1.000.000(SATU JUTA)Rupiah Dibawah Rata-Rata Standart Gaji Ump Atau UMK Keputusan Bapak Awang Faroek.  Gubernur Kalimantan Timur.

Bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan  hak-hak pekerja melalui konstitusi Republik Indonesia,  Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28 ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dan secara spesifik hal yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerjanya telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan.

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandasan Pancasila dan Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan malalui
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a.
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b.
mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c.
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d.
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.(Totop) Redaktur Pelaksana:Unandra

Filed in: Investigasi PKRI

Comments are closed.