CYBER-PKRI. PWI/I. KALTIM.Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bersama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman (IKA Unmul) menyuarakan pentingnya keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kaltim sebagai daerah penghasil SDA terbesar.
Seruan itu disampaikan saat pelantikan DPP IKA Unmul di bawah kepemimpinan baru Agus Suwandy di GOR 27 September Unmul, Selasa (23/9/2026)
Wagub Seno Aji menegaskan IKA Unmul tidak boleh hanya jadi wadah silaturahmi, tapi harus langsung berlari mengawal isu strategis daerah.
“Kita berharap suara-suara dari IKA Unmul ikut membantu menyuarakan kepentingan Kalimantan Timur ke pemerintah pusat,” tambah Wagub
Dua tugas utama yang dititipkan Pemprov kepada IKA Unmul :
- *Penguatan Citra Almamater* – mendorong Unmul menjadi kampus unggul nasional
- *Pengawalan Isu Strategis* – memanfaatkan jaringan alumni di tingkat nasional untuk memperjuangkan keadilan DBH SDA
“Kita berharap IKA Unmul tidak harus berjalan dulu, tetapi langsung berlari dan memberikan yang terbaik,” tegas Seno Aji
Seno menyebut, IKA Unmul memiliki kekuatan dari sisi sumber daya manusia karena diisi alumni yang memiliki latar belakang dan keahlian di berbagai bidang. Potensi tersebut dinilai dapat ikut mendukung pemerintah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi Kaltim.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah besaran kontribusi sumber daya alam Kaltim kepada pemerintah pusat dan porsi DBH yang kembali ke daerah. Ia menyebut Kaltim telah menyetorkan nilai yang besar dari pengelolaan sumber daya alam ke pusat.
“Kita juga menyetorkan cukup banyak ke pusat, hampir seribu triliun kita setorkan. Nah, kembalinya ke Kaltim untuk pembangunan ini sangat sedikit,” kata Seno.
Karena itu, Seno berharap IKA Unmul dapat ikut menyuarakan persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Ia menilai suara para alumni Unmul dari berbagai bidang dapat menjadi bagian dari upaya memperjuangkan hak daerah melalui pengembalian DBH yang dinilai lebih sesuai bagi kebutuhan pembangunan Kaltim.
Seruan ini relevan karena DBH Kaltim anjlok drastis 73% – dari Rp 6,06 triliun menjadi hanya Rp 1,62 triliun di APBD 2026. Kondisi ini menjadi pukulan fiskal terbesar Kaltim dalam satu dekade. 99ac
Padahal Kaltim adalah penyumbang devisa dan PNBP terbesar nasional, namun masih banyak warga yang belum mendapat akses air bersih, listrik, dan menghadapi antrian BBM subsidi.
Pewarta/Hadi.

