Bukan Main “Rp9 Miliar Raib di Minsel? Kejari Jangan Berhenti di Disdik Minsel, Seret Disdik Provinsi dan Gubernur Sulut”

• Team Perwarta
• 28 Okt 2026

Bukan Main “Rp9 Miliar Raib di Minsel? Kejari Jangan Berhenti di Disdik Minsel, Seret Disdik Provinsi dan Gubernur Sulut”

PWI/I-PKRI CYBER. *MINSEL, SULAWESI UTARA -* Penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Minahasa Selatan oleh Kejari Minsel pada Selasa (27/10/2026) terkait dugaan korupsi revitalisasi sekolah Rp9 Miliar tahun 2025 baru permulaan. Publik menuntut: jangan hanya berhenti di Arthur Tumipa dan staf sekretariat!

Kalau mau tajam, Kejari Minsel harus berani membongkar rantai di atasnya.

*1. Kenapa Harus Sampai ke Disdik Provinsi Sulawesi Utara?*

Dana Revitalisasi Sekolah itu memang dana pusat APBN dari Kemendikdasmen RI, tapi semua juknis, verifikasi penerima, dan rekomendasi teknis sekolah penerima Rp1,4 Miliar per sekolah itu tidak mungkin lolos tanpa tandatangan dan rekomendasi Disdik Provinsi Sulawesi Utara.

Siapa di Provinsi yang meloloskan 11 sekolah Minsel masuk daftar penerima? Siapa yang memverifikasi kelayakan? Jika ada pemotongan atau arahan menggunakan kontraktor titipan, apakah itu perintah dari Minsel sendiri atau instruksi dari atas?

BPMP Sulawesi Utara dan Disdik Provinsi adalah pintu masuknya. Kejari Minsel harus panggil mereka.

*2. Kenapa Gubernur Sulawesi Utara Harus Ikut Dimintai Keterangan?*

Gubernur adalah pemegang kekuasaan pendidikan menengah dan koordinator bantuan pusat ke daerah. Program revitalisasi Rp44 Miliar di tahun 2025-2026 yang dibanggakan Pemkab Minsel itu disebut-sebut hasil kolaborasi dengan Gubernur.

Jika Gubernur Sulut ikut meresmikan sekolah percontohan SD Inpres Lelema, maka ia juga harus bertanggung jawab menjelaskan bagaimana pengawasan program pemerintah pusat ini di Sulawesi Utara bisa kebobolan hingga belasan miliar diduga diselewengkan.

Ini bukan lagi soal tukang dan semen, ini soal integritas pemerintahan Prabowo-Gibran di mata rakyat Sulut.

*TUNTUTAN KAMI:*

• Kejari Minsel jangan masuk angin. Geledah juga Disdik Provinsi Sulut!
• Periksa aliran dana: apakah ada fee 10-15% yang disetor ke oknum di Provinsi?
• Panggil Gubernur Sulawesi Utara untuk klarifikasi pengawasan bantuan pusat.
• Jangan jadikan kepala sekolah sebagai tumbal. Mereka hanya pelaksana swakelola yang ditekan.

Publik Minsel sudah muak. Rp9 Miliar itu bukan uang kecil. Itu bisa bangun 6 ruang kelas baru yang layak untuk anak-anak kita di Motoling dan Amurang.

Kejari Minsel, buktikan kalian bukan hanya gertak sambal. Jika berani sampai ke Manado, rakyat akan berdiri di belakang kalian.

*Salam Anti Korupsi,* *Rakyat Minsel*

Pewarta/Revi Tamara