Umur Muda di Kursi Wapres: Bisa buat Anak Biasa atau Cuma Dongeng

• Team Perwarta
• 13 Nov 2026

Umur Muda di Kursi Wapres: Bisa buat Anak Biasa atau Cuma Dongeng

PWI/I-PKRI CYBER. Malang JATIM— Di atas kertas konstitusi, pintu menuju kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini terbuka lebar bagi siapa saja, bahkan bagi mereka yang belum genap berusia 40 tahun. Namun, di ruang-ruang diskusi publik hingga warung kopi, muncul satu pertanyaan besar yang mengusik rasa keadilan: apakah pintu itu benar-benar bisa dilewati oleh anak rakyat biasa, atau hanya menjadi karpet merah bagi mereka yang lahir di lingkar kekuasaan?

Pertanyaan ini mengemuka sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membolehkan warga negara di bawah usia 40 tahun maju sebagai calon presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seperti kepala daerah atau anggota legislatif.

Secara hukum, aturan ini tampak membawa angin segar bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Namun, jika ditelisik lebih dalam, para guru besar dan peneliti politik melihat adanya jurang lebar antara bunyi pasal dan kenyataan di lapangan.

Sorotan Profesor: Kejanggalan Hukum dan Ketimpangan Akses

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, dalam analisis Fakultas Hukum UB, menyoroti berbagai kejanggalan dalam lahirnya putusan tersebut, mulai dari penambahan norma baru hingga kentalnya nuansa konflik kepentingan politik yang menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kritik senada juga disuarakan dari dalam tubuh MK sendiri saat putusan itu dibacakan. Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, dalam pendapat berbedanya (dissenting opinion) yang dimuat Hukumonline, menyebut proses perubahan sikap mahkamah dalam perkara ini berjalan sangat kilat dan tidak wajar.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, bahkan menegaskan dalam wawancara bersama BandungBergerak bahwa narasi yang menyebut putusan ini menguntungkan seluruh anak muda adalah keliru. Menurutnya, batas usia tetap 40 tahun, dan pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang sudah pernah memenangkan pemilu—sebuah syarat awal yang sangat sulit ditembus anak muda tanpa privilese politik.

Realitas di Lapangan: Data Dinasti dan Modal Politik

Kenyataan bahwa anak rakyat biasa menghadapi jalan terjal untuk sekadar memenuhi “syarat tiket” menuju kursi nasional tercermin jelas dalam peta politik elektoral Indonesia.

Berdasarkan kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilansir Kompas.com, dari 87 calon anggota legislatif berusia di bawah 40 tahun yang lolos ke DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 50 orang atau 57,5 persen di antaranya terindikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan elite partai atau dinasti politik.

Sejumlah nama politisi muda yang melenggang ke parlemen maupun kursi eksekutif menunjukkan kuatnya faktor jaringan keluarga:

Di tingkat nasional, terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di usia 36 tahun menjadi preseden paling nyata bagaimana modal kekuasaan keluarga mempercepat akselerasi karier politik dari Wali Kota Surakarta langsung ke panggung RI-2.

Di kursi parlemen, wajah-wajah muda seperti Diah Pikatan Orissa Putri Haprani (putri Ketua DPR Puan Maharani) dan Annisa Maharani Azzahra (putri mendiang politisi senior Desmond J. Mahesa) memperlihatkan bagaimana trah politik mempermudah proses pencalonan hingga keterpilihan di usia 20-an tahun

Hambatan biaya politik, laporan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga mencatat bahwa mayoritas anggota dewan muda memiliki latar belakang kekayaan miliaran rupiah, menandakan tingginya ongkos demokrasi yang sulit dijangkau anak petani, buruh, atau pegawai biasa.

Menyalakan Semangat Negeri: Mengubah “Dongeng” Menjadi Kenyataan

Meski realitas saat ini menunjukkan ketimpangan garis start, sejarah pergerakan Indonesia mencatat bahwa perubahan besar selalu lahir dari keberanian generasi muda yang menolak menyerah pada keadaan. Fakta bahwa aturan hukum kini tidak lagi membatasi usia secara kaku harus dibaca sebagai tantangan bagi anak-anak rakyat biasa untuk merebut ruang-ruang demokrasi yang sah.

Para pengamat menilai ada beberapa langkah nyata agar kursi pemimpin muda tidak selamanya menjadi “dongeng” bagi rakyat biasa:

Membangun basis dari tingkat akar rumput. Anak muda non-elite dapat memulai pengabdian melalui organisasi kemasyarakatan, gerakan sosial, inovasi desa, hingga merintis karier sebagai anggota DPRD kabupaten/kota atau kepala desa yang berprestasi nyata.

Mendesak reformasi kaderisasi partai politik. Masyarakat sipil dan pemilih muda perlu terus menuntut partai politik agar membuka rekrutmen berbasis meritokrasi dan prestasi, bukan sekadar kedekatan darah atau kekuatan modal.

Mengawal integritas lembaga demokrasi. Keterlibatan aktif publik dalam mengawasi kinerja MK, KPU, dan parlemen menjadi kunci agar aturan main negara tetap adil bagi semua warga negara tanpa pandang bulu.

Pada akhirnya, kursi Wakil Presiden di usia muda memang belum pernah diduduki oleh anak rakyat biasa. Namun, selama ruang konstitusi itu ada, tugas seluruh elemen bangsa adalah meruntuhkan tembok-tembok ketimpangan akses—agar kelak, siapa pun anak negeri yang cerdas, berintegritas, dan dicintai rakyatnya benar-benar bisa berdiri di puncak kepemimpinan nasional tanpa harus bertanya, “Siapa orang tuanya?”

Referensi & Sumber Rujukan:

° Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Syarat Usia Capres-Cawapres).

° Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2023): Analisis Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at mengenai Kejanggalan Putusan MK Batas Usia Capres/Cawapres.

° Hukumonline (2023): Catatan Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023.

° Centre for Strategic and International Studies / CSIS (2024): Riset Keterwakilan Politisi Muda dan Afiliasi Dinasti Politik di DPR RI 2024–2029.

° Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia / Formappi (2024): Catatan Profil Anggota Legislatif Muda Terpilih Pemilu 2024.

Penulis : Eti Kristini
Afiliasi : Komandan PKRI CADSENA HK &Jatim.
Jumat,13 November 2026.