PKRI: Dukung Inovasi Bobibos, Tapi Rakyat Jangan Jadi Korban Bisnis yang Belum Berizin
*JAKARTA -* MEDOA PKRI CADSENA. menyoroti ramainya tawaran paket distributor Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos (Bobibos) dengan modal Rp 2.950.000 yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp.
PKRI menegaskan, semangat untuk menciptakan bahan bakar karya anak bangsa patut diapresiasi. Namun, semangat nasionalisme tidak boleh dimanfaatkan untuk menjual produk yang belum memiliki izin edar resmi sebagai bahan bakar.
Bobibos diklaim sebagai bahan bakar dari jerami dengan RON 98, karya M. Ikhlas Thamrin. Hingga saat ini, produk tersebut masih dalam tahap uji, sertifikasi, dan pembahasan regulasi bersama pemerintah. Kementerian ESDM sendiri menegaskan Bobibos belum lolos uji mutu, uji mesin, dan izin niaga BBM.
“PKRI sangat bangga ada anak bangsa yang berani berinovasi di bidang energi. Tapi inovasi harus dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya viral. Bahan bakar menyangkut keselamatan mesin, keselamatan nyawa, dan kedaulatan energi nasional. Tidak bisa dijual dengan cara coba-coba,” tegas Ketua Umum MB PKRI.
PKRI menemukan, di tengah proses legalisasi yang belum selesai, sudah beredar iklan yang menawarkan hak jualan wilayah dengan modal jutaan rupiah. Iklan tersebut menjanjikan keuntungan dari penjualan Bobibos Solar dan Bobibos Bensin.
PKRI mengingatkan masyarakat, khususnya anggota dan kader di seluruh Indonesia, agar tidak mudah tergiur. Penjualan bahan bakar tanpa izin niaga dari ESDM / BPH Migas dapat melanggar UU Migas dan berisiko pidana. Yang paling dirugikan nantinya adalah masyarakat kecil di bawah yang sudah terlanjur menyetor modal.
Untuk itu, PKRI menyatakan tiga sikap:
- Dukung inovasi anak bangsa, tapi harus taat hukum.* PKRI meminta pemerintah melalui ESDM dan Lemigas mempercepat uji independen terhadap Bobibos secara terbuka dan transparan. Jika terbukti aman, pemerintah harus bantu percepat legalisasinya.
- Lindungi rakyat dari investasi bodong berkedok nasionalisme.* Jangan sampai jargon “Energi Merah Putih” dan “Karya Anak Bangsa” dipakai untuk menarik modal rakyat, padahal produknya belum boleh diedarkan.
- Himbau kader PKRI untuk tidak ikut menjual sebelum legal.* Seluruh pengurus wilayah, termasuk Jayapura, diminta tidak menjadi distributor, agen, atau reseller Bobibos sebelum ada sertifikat resmi dari negara.
“Kedaulatan energi itu penting. Tapi kedaulatan tidak dibangun dengan menjual harapan palsu kepada rakyat. Kalau Bobibos memang terbukti hebat, PKRI akan jadi yang pertama berdiri di depan untuk mendukungnya. Tapi selama belum ada izin negara, kita wajib melindungi rakyat kita,” tutup Ketua Umum MB PKRI.
PKRI mengimbau masyarakat yang sudah terlanjur menyetor dana untuk paket distributor agar segera meminta kejelasan kontrak, bukti legalitas, dan menyimpan semua bukti transfer untuk dilaporkan jika ditemukan unsur penipuan.
Pewarta/Troitua

