PKRI INFO – KUTIM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak mengendap, setelah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kutim 2025 diprediksi mencapai Rp 1,4 triliun.
Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan realisasi anggaran di tahun 2025. DPRD Kutim berharap agar anggaran tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, memprediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun anggaran 2025 akan menembus angka Rp1,4 triliun.
Rencana kegiatan anggaran Kutai Timur tahun 2025 meliputi beberapa program prioritas, antara lain:
- *Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan*: Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
- *Peningkatan Akses Pendidikan Berkelanjutan*: Meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke pendidikan berkualitas.
- *Penguatan Sistem Kesehatan Daerah*: Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan akses ke fasilitas kesehatan.
- *Digitalisasi Layanan Publik*: Meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui teknologi digital.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga berencana mengadakan workshop penguatan pengelolaan keuangan desa pada 29 Januari 2026, yang akan dihadiri oleh kepala desa, camat, dan perwakilan OPD terkait .
Beberapa poin penting terkait peringatan DPRD Kutim adalah sebagai berikut:
Peringatan Keras: DPRD mengingatkan agar anggaran tersebut tidak sekadar mengendap di kas daerah. Tingginya angka SiLPA dinilai sebagai indikator lemahnya realisasi belanja daerah dan rendahnya serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dampak Ekonomi: DPRD menyoroti bahwa anggaran yang tidak terserap menghambat perputaran ekonomi masyarakat dan menunda realisasi pembangunan yang seharusnya sudah dirasakan manfaatnya.
Akselerasi Kerja: Pemerintah daerah didesak untuk melakukan akselerasi dan perbaikan tata kelola keuangan agar anggaran yang tersedia dapat terserap secara maksimal dan efisien untuk kepentingan publik.
Informasi lebih lanjut mengenai serapan anggaran ini dapat dipantau melalui portal resmi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kutai Timur atau publikasi berita daerah seperti Nomor Satu Kaltim dan Pusaran Media.
Perwarta/Maradona.

