PWI/I-PKRI. PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah layak huni pada tahun 2027. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan Program Tiga Juta Rumah yang merupakan program prioritas nasional.
Target ambisius itu disampaikan Gubernur Anwar saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026). Rakor dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah. 1409
Gubernur menegaskan, percepatan pembangunan perumahan membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perbankan, hingga dunia usaha.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Anwar. 1409
Menurut Anwar, tantangan di Sulteng bukan hanya soal anggaran, tapi juga distribusi material, akses wilayah, validitas data penerima manfaat, dan dukungan pembiayaan. Karena itu ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera melakukan identifikasi dan pendataan kebutuhan riil di masing-masing wilayah. 1409
Gubernur menekankan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah kunci pengentasan kemiskinan di Sulteng.
“Saya sudah mencoba membuka data dan mencari penyebab kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah. Ternyata kuncinya ada pada rumah tidak layak huni. Jadi, sebesar apa pun program yang kita buat, kalau RTLH tidak kita tangani, angka kemiskinan tidak akan turun,” tegasnya.
Untuk tahun ini, pemerintah didorong mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara untuk 2027, Sulteng membidik 20.000 unit rumah dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil masyarakat. c5d3
“Untuk tahun 2027 kita harus berbicara lebih konkret. Berapa kebutuhan masing-masing daerah, berapa yang harus dibangun, dan bagaimana pola kerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Gubernur meminta warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni untuk segera melapor dan didata melalui pemerintah desa/kelurahan dan Dinas Perumahan setempat, agar perencanaan tahun depan tepat sasaran dan tidak sekadar mengejar angka.
Pemprov Sulteng sendiri menargetkan 1.000 unit rumah akan diarahkan ke daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi melalui kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota.
Pewarta/Aisa Umar/Widarto

