JENDERAL MARULI SIMANJUNTAK BANGUN BERANDA NEGERI: KAIMANA DAN TELUK BINTUNI JADI PRIORITAS DAERAH TERPENCIL PAPUA BARAT
*KAIMANA – TELUK BINTUNI | MEDIA PKRI CYBER* Harapan baru datang untuk masyarakat pedalaman dan pesisir Papua Barat. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), menegaskan komitmennya untuk membangun kawasan perbatasan dan daerah terpencil tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi dari sisi kesejahteraan.
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026, Maruli langsung tancap gas dengan program unggulan *”Bangun Beranda Negeri”*. Program ini menjadi tonggak baru pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil di Indonesia.
> “Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya,” ujar Maruli usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta.
> “Jadi, didata di daerah-daerah itu perlu jembatan berapa, perlu air bersih berapa, perlu fasilitas lain yang bisa kita kerjakan bersama,” lanjutnya.
*Kaimana dan Bintuni Masuk Peta Prioritas*
Meski bukan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) darat, Kaimana dan Teluk Bintuni masuk dalam kategori daerah terpencil yang menjadi sasaran utama BNPPDT. Kedua kabupaten ini memiliki tantangan yang sama: akses jalan kampung yang terputus, air bersih yang sulit, listrik dan internet yang belum merata, serta ekonomi pesisir yang belum tergarap maksimal.
Melalui Bangun Beranda Negeri, BNPPDT akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di kampung-kampung pedalaman dan pesisir di Kaimana dan Teluk Bintuni.
Kebutuhan yang didata meliputi:
- Jembatan penghubung antar kampung
- Penyediaan air bersih dan sumur bor
- Listrik dan jaringan internet
- Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar rakyat
- Pengelolaan sampah dan fasilitas penunjang lainnya
*Swakelola: TNI dan Rakyat Bangun Bersama*
Ciri khas kepemimpinan Maruli adalah *swakelola*. Pembangunan tidak menunggu kontraktor, tetapi dikerjakan langsung oleh personel TNI bersama masyarakat setempat secara gotong royong.
Selama menjabat KSAD, pola ini terbukti berhasil memangkas biaya pembangunan hingga lebih dari 50 persen, salah satunya melalui *Program Jembatan Garuda* yang sudah membangun ribuan jembatan perintis di daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Untuk Kaimana dan Bintuni, pola ini sangat relevan. Biaya transportasi material yang mahal selama ini membuat banyak proyek mangkrak. Dengan swakelola, pembangunan jembatan kampung, jalan setapak, dan fasilitas air bersih bisa dikerjakan lebih cepat dan lebih hemat.
Dalam pelaksanaannya, Maruli akan mengerahkan *Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP)* dan satuan TNI AL yang berada di wilayah pesisir.
> “Di daerah-daerah ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, atau Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin diperbantukan, karena saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” tegas Maruli.
*Manunggal Air dan Listrik Masuk Kampung*
Program lain yang akan dilanjutkan adalah *Manunggal Air Bersih* dan *Listrik Masuk Papua*. Hingga pertengahan 2026, TNI AD telah membangun hampir 2.000 titik sumur bor untuk sekitar 1 juta warga, serta mengalirkan listrik ke lebih dari 200 desa di wilayah Papua.
Bagi masyarakat Kaimana dan Bintuni, air bersih dan listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan hidup yang paling mendesak.
*Ekonomi Pesisir: Kampung Nelayan Merah Putih*
Selain infrastruktur, Maruli juga mendorong perbatasan dan daerah terpencil menjadi *sentra ekonomi baru*. Di Papua Barat, program *Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)* sedang disurvei, yakni 28 titik di Kabupaten Teluk Bintuni dan 40 titik di Kabupaten Kaimana dan Fakfak, untuk dibangun menjadi sentra perikanan dan pusat ekonomi pesisir.
Bagi Maruli, kesejahteraan warga adalah benteng terkuat negara.
> “Kesejahteraan warga perbatasan adalah benteng terkuat.”
*MB PKRI CADSENA Siap Kawal*
Menanggapi program tersebut, MB PKRI CADSENA sebagai Mitra Strategis BNPPDT dan BNPT menyatakan siap mengawal dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat di lapangan.
Ketua Umum MB PKRI CADSENA, Totop Troi Tua, S.T., M.H., CLI, menegaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan data kebutuhan riil masyarakat Kaimana dan Bintuni agar tidak ada kampung yang tertinggal dari program Bangun Beranda Negeri.
“Kami di lapangan akan mendata jembatan mana yang putus, kampung mana yang belum ada air bersih, dan sekolah mana yang belum tersentuh. Data ini akan kami sampaikan ke BNPPDT agar pembangunan tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.
Dengan semangat Bangun Beranda Negeri, Kaimana dan Teluk Bintuni kini tidak lagi hanya menjadi beranda belakang Indonesia, tetapi menjadi beranda depan yang bermartabat, sejahtera, dan kuat menjaga kedaulatan NKRI.
*Penulis: Tim Redaksi MEDIA PKRI CYBER*
*Editor: Mabes PKRI Cadsena*

