KETEGASAN NYATA DI NABIRE, PAPUA TENGAH! “SATGAS PKH CABUT PAPAN PLANK PERUSAHAAAN ILEGAL”

*NABIRE, PAPUA TENGAH -* Negara hadir dan bertindak tegas. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi menutup dan mengambil alih areal pertambangan emas milik PT. Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Penertiban dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. 2441ba09

*APA PELANGGARANNYA?*

Berdasarkan verifikasi lapangan Satgas PKH, PT. Kristalin Eka Lestari terbukti menambang emas di kawasan hutan *tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).*

Total bukaan tambang ilegal yang ditemukan mencapai *275,9025 hektar*, terdiri dari:
– *170,4459 hektar* di dalam WIUP
– *105,4566 hektar* di luar WIUP 2c3d

Selain itu perusahaan juga terbukti belum menempatkan jaminan reklamasi dan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, serta sempat ditemukan *23 Warga Negara Asing* di lokasi saat sidak 4 Agustus 2026. ba09

*IUP RESMI DICABUT!*

Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Kristalin Eka Lestari melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM No. 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026. 2441

Dengan pencabutan itu, *seluruh wilayah izin seluas 3.500 hektar resmi kembali dikuasai negara.*

*AKAN DISERAHKAN KE ANTAM*

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan, areal tambang yang sudah diambil alih negara nantinya akan dikelola BUMN.

> “Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam.” 2441

*SIKAP MB PKRI CADSENA PAPUA TENGAH:*

Kami, Ormas Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia, mendukung penuh langkah Satgas PKH.

Hutan Papua Tengah bukan untuk dirusak perusahaan yang tidak taat aturan. Hutan adalah warisan anak cucu, tanah adat, sumber hidup masyarakat Nabire, Makimi, dan seluruh Papua Tengah.

Kami minta:

  1. Kawal terus* sampai reklamasi benar-benar jalan, jangan hanya ganti perusahaan.
  2. Libatkan masyarakat adat Makimi* dan Pemda Nabire dalam pengawasan.
  3. Tegakkan hukum* yang sama untuk semua perusahaan tambang dan sawit di Papua Tengah yang melanggar kawasan hutan.

*JAGA HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN*
*BELA – BANGUN – JAGA*

*#SatgasPKH#JagaHutanUntukKesejahteraan#PapuaTengah#Nabire#Makimi#MBPKRICADSENA#MediaPKRICyberNusantara*

Team Redaksi Papua Tengah