Ketika Partai Abai Etika, Demokrasi Jatuh ke Tangan Para Demagog.

• Team Perwarta
• 11 Nov 2026

Ketika Partai Abai Etika, Demokrasi Jatuh ke Tangan Para Demagog.

Penulis : Eti Kristini Afiliasi : ( Komandan PKRI CADSENA Hongkong &Jatim). Rabu,11 November 2026.

Artikel memiliki Hak Cipta （ HKI）.

Pengantar :

Artikel opini ini mengulas keterkaitan antara lemahnya penegakan kode etik internal partai politik dengan menguatnya praktik demagogi dalam sistem demokrasi modern. Melalui tinjauan konsep politik klasik hingga temuan tata kelola kepartaian pada negara -negara demokrasi yang bertransisi

, tulisan ini menyoroti bagaimana sentralisasi kekuasaan elite, tingginya biaya politik, dan mandeknya kaderisasi telah mereduksi pemilu menjadi sekadar kontes popularitas. Sebagai solusi, artikel ini memaparkan tiga langkah solusi pembenahan kelembagaan: kemandirian mahkamah etik partai, reformasi pendanaan politik berbasis kinerja, serta penguatan literasi publik.

Dalam perjalanan panjang sejarah ketatanegaraan modern, demokrasi kerap diposisikan sebagai sistem pemerintahan yang paling mampu menjamin kedaulatan rakyat. Namun, sejak era Yunani Kuno, filsuf Aristoteles dalam risalah klasiknya Politica telah memberikan peringatan keras mengenai kerentanan sistem ini (Aristoteles, Politica, Buku IV). Tanpa ditopang oleh institusi yang berintegritas, kesadaran warga, dan penegakan kode etik yang ketat, demokrasi sangat mudah tergelincir menjadi pemerintahan massa yang kacau dan mudah dimanipulasi oleh para demagog.

Secara sederhana, demagogi bukanlah sekadar gaya pidato yang berapi-api di panggung kampanye. Ilmuwan politik Michael Signer mendefinisikan demagogi sebagai strategi kekuasaan yang memanipulasi emosi, ketakutan, prasangka, serta harapan tidak masuk akal dari publik demi meraih suara, sambil mengabaikan akal sehat dan rencana kerja yang nyata (Signer, 2009). Dalam suasana politik yang terjangkit demagogi, adu gagasan yang sehat digantikan oleh gimik simbolik, janji-janji manis tanpa perhitungan matang, serta perpecahan identitas di tengah masyarakat.

Akar Masalah: Rusaknya Tata Kelola dan Standar Etik Partai Politik

Menguatnya praktik demagogi dalam sebuah negara demokrasi tidak muncul begitu saja. Hal ini merupakan gejala dari memburuknya kesehatan jembatan utama antara negara dan warga negara, yakni partai politik. Sebagaimana ditegaskan oleh ilmuwan politik E.E. Schattschneider, demokrasi modern pada dasarnya tidak akan berjalan sehat tanpa kehadiran partai politik yang tertata dengan baik (Schattschneider, 1942).

Sayangnya, ketika tata kelola internal partai politik mengalami kemunduran, tiga masalah utama berikut kerap muncul dan menyuburkan praktik demagogi:

Pertama, kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite. Mengacu pada tesis klasik Robert Michels mengenai Hukum Besi Oligarki, organisasi politik cenderung mengerucut pada dominasi segelintir elite di puncak kekuasaan. Ketika suara anggota biasa terpinggirkan dan keputusan strategis hanya ditentukan oleh ketua umum atau pemilik modal, pengawasan internal menjadi lumpuh. Mahkamah etik partai kehilangan kemandiriannya dan sering kali hanya dipakai untuk menyingkirkan kader yang kritis, sambil melindungi orang-orang terdekat pimpinan meski bermasalah secara moral maupun hukum.

Kedua, mahalnya ongkos politik dan transaksi kekuasaan. Sistem keuangan politik yang tidak terbuka serta tingginya biaya pencalonan memaksa partai bersikap pragmatis. Tingginya biaya masuk politik akan menjadi pemicu utama politik transaksional. Alih-alih mengutamakan rekam jejak dan kemampuan kerja, partai cenderung memberikan tiket pencalonan kepada tokoh yang punya modal besar atau sekadar populer secara instan.

Ketiga, mandeknya kaderisasi dan pendidikan politik. Ketika proses pembinaan kader berjenjang diabaikan, calon pejabat yang muncul ke ruang publik sering kali tidak punya bekal pemikiran untuk menyelesaikan masalah nyata masyarakat. Untuk menutupi kekurangan gagasan tersebut, jalan pintas yang paling mudah mereka ambil adalah cara-cara demagogis: menjual pencitraan visual, memainkan perasaan pemilih, serta membagikan bantuan materi jangka pendek menjelang pemilihan.

Terjebak dalam Demokrasi Sekadar Prosedur

Kondisi ini membuat sebuah bangsa terjebak dalam apa yang dikritik oleh para pemikir politik modern sebagai demokrasi prosedural atau demokrasi iliberal. Dalam situasi ini, seluruh aturan main formal demokrasi—seperti pemilu rutin lima tahunan, kebebasan mendirikan partai, dan pergantian pejabat—memang berjalan, tetapi kehilangan makna sejatinya.

Dalam demokrasi yang terjebak pada prosedur dan demagogi, pemilu tidak lagi menjadi ajang mencari pemimpin terbaik berdasarkan rekam jejak dan program kerja. Sebaliknya, pemilu berubah menjadi panggung kontes popularitas dan adu kekuatan modal. Akibatnya, setelah pemilu selesai, hubungan antara rakyat dan wakilnya terputus. Kebijakan yang dibuat pun rentan disetir oleh kepentingan pemodal atau sekadar diarahkan untuk menjaga citra sesaat di mata publik.

Jalan Keluar: Menegakkan Etika dan Membenahi Aturan Main

Menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman demagog tidak cukup hanya dengan mengandalkan imbauan moral kepada para politisi. Diperlukan perbaikan aturan kelembagaan yang menyentuh akar masalah pada undang-undang kepartaian dan sistem pemilu.

Langkah pertama adalah menerapkan standar kode etik dan pengadilan partai yang mandiri. Negara melalui undang-undang harus mewajibkan setiap partai memiliki jenjang kaderisasi yang jelas serta mahkamah etik yang diisi oleh tokoh-tokoh independen berintegritas. Putusan mahkamah etik ini harus bersifat mengikat dan dibuka secara transparan kepada masyarakat.

Langkah kedua adalah membenahi sistem keuangan partai politik. Ketergantungan partai terhadap pemodal besar hanya bisa diputus apabila negara hadir memberikan bantuan dana yang memadai. Namun, kenaikan bantuan dana negara ini wajib diikat dengan syarat ketat: partai harus menunjukkan kinerja pembinaan kader, membuka asal-usul seluruh sumbangan, serta diaudit oleh akuntan publik setiap tahun.

Langkah ketiga adalah memperkuat literasi politik dan akal sehat publik. Demagog hanya bisa tumbuh subur di tengah masyarakat yang mudah terbelah dan kekurangan informasi yang jernih. Oleh karena itu, kebebasan pers, ruang kritis di perguruan tinggi, serta peran aktif masyarakat sipil harus terus dijaga sebagai penyeimbang agar publik tidak mudah terbuai oleh janji-janji manis yang menyesatkan.

Kesimpulan :

Pada akhirnya, kualitas sebuah demokrasi tidak akan pernah melampaui kualitas partai politik yang menopangnya. Selama pelanggaran etik dianggap sebagai kompromi biasa demi menang pemilu, demokrasi akan terus dibajak oleh para demagog, dan kedaulatan rakyat hanya akan berhenti menjadi tulisan indah di atas kertas.

Reference :

° Aristoteles. (1998). Politics. Hackett Publishing.

° Michels, R. (1911). Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. The Free Press.

° Puskapol FISIP UI. Reformasi Partai Politik melalui Penyeimbangan Sumber Pendanaan. Universitas Indonesia.

° Schattschneider, E. E. (1942). Party Government. Farrar and Rinehart.

° Signer, M. (2009). Demagogue: The Fight to Save Democracy from Its Worst Enemies. Palgrave Macmillan.

° Transparency International Indonesia (TII). Kenaikan Dana Partai Politik Harus ° Diiringi Reformasi Tata Kelola dan Transparansi Keuangan. TII.

° Zakaria, F. (1997). ” The Rise of Illiberal Democracy”. Foreign Affairs, 76(6), 22–43