PWI/I-PKRI CYBER. JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang *Hak dan Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang*. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, *Selasa, 6 Oktober 2026*.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI *Puan Maharani*. Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuan bulat.
“Kami akan menanyakan seluruh anggota dewan, apakah Rancangan tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan, dijawab serentak “Setuju” oleh 326 anggota dewan yang hadir.
Pengesahan ini turut disaksikan langsung perwakilan buruh di balkon ruang paripurna, dari Koalisi Buruh Perjuangan Buruh Indonesia dan KSPSI. Teriakan “Hidup Buruh” menggema usai palu diketok.
*Tindak Lanjut Putusan MK*
UU baru ini merupakan tindak lanjut *Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 tertanggal 31 Oktober 2024* yang memerintahkan agar aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan tenggat paling lambat 31 Oktober 2026. Pengesahan ini maju 3 minggu lebih awal dari batas waktu MK.
*Isi Penting UU Baru:*
- Terdiri dari *23 Bab dan 313 Pasal*
- Mengatur hubungan kerja, PHK, pesangon, pengupahan, tenaga kerja asing, jaminan sosial, K3
- Ada *13 hal baru*, termasuk *larangan perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja* saat rekrutmen
Menteri Ketenagakerjaan *Yassierli* mewakili Presiden Prabowo Subianto menegaskan UU ini memperkuat perlindungan pekerja yang lebih berkeadilan, adaptif dan menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
Pewarta/Troitua
Post Terkait:
Bupati RD Serahkan Secara Simbolis. “BPJS Ketenagakerjaan Sebanyak 2.184 Kader TP PKK di Minahasa”. ” BA²BE BACA BACA BERITANYA”
BA²BE – BACA BACA BERITANYA: Dukung Program Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dandim Bitung Hadiri Apel Bulan Keselamatan Dan Kesiapan Kerja Tingkat Provinsi
Di Era Modern, Ketua TP PKK Ellen Honandar Sondakh Tegaskan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Harus Nyata. “BA²BE BACA BACA BERITANYA”
BA²BE – BACA BACA BERITANYA: Aksi Perlindungan Hak Ekonomi Masyarakat Lokal, Wajib Perusahaan Mitra JOB Tomori / Pertamina EP Donggi-Matindok
