MA BATALKAN SURAT PENYETARAAN PENDIDIKAN GIBRAN! Kemendikbud Wajib Mencabut Surat Keterangan No. 9149/D.D1/KS/2019

*JAKARTA -* Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H. dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 742 K/TUN/2026.

Putusan tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga.

Majelis Hakim diketuai Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dengan anggota Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

*AMAR PUTUSAN MA:*

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan:

  1. Mengabulkan permohonan kasasi dari H.M. Subhan, S.H., M.H.*
  2. Membatalkan Putusan PTTUN Jakarta No. 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta No. 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026.*
  3. Menyatakan BATAL Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.*
  4. Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT Surat Keterangan tersebut.*
  5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara Rp 400.000.*

*APA SURAT YANG DIBATALKAN ITU?*

Surat yang dibatalkan adalah Surat Keterangan penyetaraan satuan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dari luar negeri yang disetarakan dengan SMA / SMK / sederajat di Indonesia.

Surat inilah yang selama ini menjadi salah satu dasar pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

*KENAPA DIBATALKAN?*

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan:

– Objek sengketa diterbitkan hanya berdasarkan _certificate of attendance, academic records,_ dan _explanation of grades_ yang hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.

– *Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah / sertifikat di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan.*

– Penyetaraan tanpa didukung ijazah / sertifikat / diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.

– Tindakan tersebut melanggar asas kecermatan formal.

Mahkamah Agung juga menyatakan, pelanggaran administrasi ini bukan sekedar kepentingan kontestan, tetapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia, karena menyangkut syarat menjadi calon Wakil Presiden.

MA juga merujuk pada fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026, yang telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut.

*SIKAP MB PKRI CADSENA:*

MB PKRI CADSENA menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Kami meminta:

  • Kemendikbud segera melaksanakan amar putusan* dengan mencabut Surat Keterangan No. 9149/D.D1/KS/2019 sesuai perintah MA.
  • Semua pihak menahan diri*, tidak memprovokasi, dan menyerahkan tindak lanjut hukum kepada lembaga yang berwenang sesuai konstitusi.
  • Negara harus menjamin kepastian hukum* dan stabilitas nasional. Hukum ditegakkan, demokrasi dijaga, rakyat tidak diadu domba.

Putusan ini adalah soal hukum administrasi pendidikan. Tindak lanjut ketatanegaraan selanjutnya adalah kewenangan lembaga negara sesuai UUD 1945.

*Hukum adalah panglima. Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.*

*BELA – BANGUN – JAGA* *PENERUS KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA*

*Sumber: Putusan Mahkamah Agung RI No. 742 K/TUN/2026, http://putusan.mahkamahagung.go.id*

*#MediaPKRICyberNusantara #MBPKRICADSENA #MahkamahAgung #PutusanMA #BelaBangunJaga*

Team Redaksi/Eti Kristini