PKRI INFO – MINAHASA. Anggaran 3 miliar di Diskominfo Minahasa memang sedang dipertanyakan. Beberapa media melaporkan bahwa ada dugaan monopoli anggaran dan diskriminasi dalam penentuan mitra kerja media oleh Diskominfo Minahasa.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa, Roy Mandey, membantah tudingan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada interfensi dalam penentuan mitra kerja media dan bahwa Diskominfo bekerja secara profesional.

Namun, ada beberapa kasus yang dilaporkan, seperti:

• *Pencairan Anggaran Jasa Publikasi Iklan dan Advetorial*: Beberapa perusahaan media melaporkan bahwa pembayaran jasa publikasi iklan dan advetorial yang telah diterbitkan belum dibayarkan oleh Diskominfo Minahasa.
• *Permintaan ‘Klik’ Jasa Publikasi*: Diskominfo Minahasa meminta perusahaan media untuk tidak memproses permintaan baru sampai pembayaran sebelumnya diselesaikan.

Beberapa pihak telah melaporkan masalah ini ke Dewan Pers dan akan memprosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perwakilan Sulawesi untuk MEDIA PKRI yang diwakili oleh Tanara merasa Mengapa penawaran yang telah lebih tiga tahun hingga kini belum juga mendapatkan persetujuan nah kini malah ada temuan sebesar 3 Miliar di dinas Kominfo MINAHASA.

Penanggung Jawab Persada Wartawan Independen Indonesia berharap kiranya tidak ada yang namanya pemahaman akan beberapa hal yang sering dijadikan alasan atau bentuk intervensi kepada perusahaan Media dalam hal KTA UKW Muda atau Madya.

Totop Troitua berharap bahwa kerjasama antara Pemerintah adalah dengan Perusahaan Media yang berbadan hukum.  Jika mewajibkan KTA UKM maka dirinya mengatakan kepada Dewan PERS untuk tidak tidur dan mengundang pihak perusahaan ikut dalam kompetensi UKW yang berdasarkan penerbitan dari dewan PERS.

Mengenai anggaran yang terselubung di dinas Kominfo Pihak Persada Wartawan Independen Indonesia meminta agar Kepolisian tidak tertutup dan melakukan pemeriksaan terkait dana anggaran informasi yang jumlahnya diyakini sangat pantastik bisa saja mencapai ratusan milyar bahkan triliunan rupiah pertahun anggaran.

Pewarta/Kabiro sulut.

Post Terkait:

BA²BE – BACA BACA BERITANYA: Silpa Kutim 2025 Diprediksi Tembus Rp. 1.4 Triliun DPRD Ingatkan Anggaran Jangan Mengendap. BA²BE – BACA BACA BERITANYA: Rizwan Kritik Pemkab Bogor Terkait Gagal Bayar, Siapa yang Bersalah ? BA²BE – BACA BACA BERITANYA: Pihak Aris Pangaribuan Minta Komitmen PT Hacaca Sesuai Dengan Hasil Notulen. BA²BE – BACA BACA BERITANYA: Pemain, Sutradara dan Produsen Film 1CM Pihak Rumah Produksi Kecewa. Dinas Pendidikan Lakukan Evaluasi.