PKRI Dukung Penuh Satgas PKH: Penyelamatan 42 Ha Lahan Sawit Ilegal di Riau adalah Wujud Kedaulatan Negara
*JAKARTA -* Mabes Persatuan Kedaulatan Rakyat Indonesia (PKRI) menyatakan dukungan penuh kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah mengambil alih pabrik dan perkebunan kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).
Langkah tegas tersebut dinilai bukan sekadar penertiban administrasi, melainkan wujud nyata hadirnya negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan hutan, dan penyelamatan aset bangsa dari tangan yang tidak berhak.
Ketua Umum MB PKRI menegaskan, selama puluhan tahun kawasan hutan Indonesia dirambah secara sistematis. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, penyangga air, dan rumah bagi satwa dilindungi seperti Gajah Sumatera, berubah menjadi kebun sawit ilegal yang hanya menguntungkan segelintir korporasi.
“Apa yang dilakukan Satgas PKH adalah perjuangan kita semua. Hutan bukan warisan nenek moyang untuk dihabiskan, tapi titipan anak cucu yang harus kita jaga. Jika hutan hilang, kedaulatan pangan, air, dan udara kita juga hilang,” tegasnya.
PKRI mencatat, pada hari yang sama Satgas PKH juga mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare. Hal ini membuktikan bahwa penertiban tidak pandang bulu, baik perusahaan kecil maupun besar, semua harus tunduk pada hukum.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir dari semangat bela negara, PKRI menyatakan tiga sikap:
- Mendukung penertiban tanpa tebang pilih.* Hukum harus berlaku untuk semua pihak yang merambah kawasan hutan tanpa izin.
- Meminta negara hadir untuk rakyat kecil.* Penertiban harus dibarengi dengan solusi bagi petani kecil dan masyarakat adat yang terlanjur hidup di sekitar kawasan, agar mereka tidak menjadi korban.
- Mengajak seluruh rakyat menjaga hutan.* PKRI melalui CADSENA di seluruh wilayah, termasuk Papua, siap menjadi mata dan telinga negara dalam mengawasi perambahan hutan di daerah masing-masing.
“PKRI tidak akan diam. Kami siap bersinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satgas PKH. Kedaulatan bukan hanya soal perbatasan, tapi juga soal siapa yang menguasai dan menjaga bumi Indonesia,” tutup Ketua Umum MB PKRI.
*Tentang PKRI:*
Penerus Kemerdekaan Rakyat Indonesia (PKRI) adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang bela negara, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Berpusat di Jakarta, PKRI hadir di berbagai provinsi untuk menjaga NKRI.
Pewarta/Troitua.

