Warganet Sulut Kompak Serukan: Jangan Pilih Lagi Dewan yang Ikut Teken HMP Pemakzulan Gibran, Warga Kenang Sosok dr. Christovel Liempepas
*MANADO -MEDIA PKRI CADSENA* Gelombang kemarahan warganet Sulawesi Utara (Sulut) pecah di media sosial. Tagar dan seruan _”Jangan Pilih Lagi Anggota Dewan Sulut Yang Ikut Tanda Tangan HMP Pemakzulan Gibran”_ ramai dibagikan warga, setelah 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026).
Usulan HMP itu disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di Ruang Rapat Komisi VIII, Jakarta. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut jumlah pengusul sudah memenuhi syarat minimal 25 anggota lintas fraksi.
Rinciannya: PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang. 0876
Alasan pengusul, menurut perwakilan fraksi, adalah polemik keabsahan dokumen pendidikan Wapres Gibran yang dinilai cacat hukum saat proses Pemilu 2024, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal ijazah tersebut. 1d0c
*WARGA SULUT BERSUARA:*
Namun di Sulut, suara rakyat justru berbalik. Warganet Sulut menilai langkah HMP itu sebagai pengkhianatan terhadap suara rakyat.
“Gibran dipilih rakyat lewat pemilihan langsung, 58 persen suara, 96 juta suara. Tidak bisa suara rakyat dibajak oleh suara perwakilan di DPR,” tulis salah satu warganet yang viral dan dibagikan ribuan kali.
Warganet Sulut secara kompak menyerukan agar pada Pemilu berikutnya, masyarakat Sulut mencatat nama-nama anggota dewan asal Sulut yang ikut menandatangani HMP pemakzulan Gibran, dan tidak memilih mereka lagi.
Bagi warga Sulut, wakil rakyat seharusnya memperjuangkan jalan, air bersih, lapangan kerja, dan harga pangan, bukan sibuk dengan manuver politik pemakzulan yang menghabiskan energi bangsa.
*WARGA KENANG SOSOK dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS:*
Di tengah ramainya seruan itu, warganet Sulut justru mengenang kembali sosok *dr. Christovel Liempepas*.
Christovel dikenang warga sebagai sosok yang berbeda. Ia dikenal dekat dengan rakyat kecil, rajin turun ke kampung-kampung, membantu pelayanan kesehatan, dan tidak pernah meninggalkan konstituennya demi kepentingan politik di Jakarta.
“Warga net kenang kembali sosok dr. Christovel Liempepas. Beliau yang benar-benar kerja untuk rakyat Sulut, bukan yang sibuk tanda tangan pemakzulan,” tulis akun Lambe Turah Manado yang mengunggah foto tersebut.
Bagi masyarakat Sulut, Christovel menjadi pembanding: pemimpin yang bekerja diam-diam untuk rakyat, versus politisi yang sibuk dengan intrik kekuasaan.
*SIKAP PKRI CADSENA:*
Mabes PKRI melalui Media CADSENA menegaskan:
- Hormati Hak Konstitusional, Tapi Ingat Suara Rakyat:* HMP adalah hak konstitusional anggota DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan UU MD3. PKRI menghormati itu. Tapi PKRI juga mengingatkan, DPR dipilih rakyat, maka rakyat berhak menilai dan menghukum secara politik di kotak suara pada Pemilu berikutnya. Itu juga hak konstitusional rakyat.
- Jangan Ganggu Pemerintahan:* PKRI meminta DPR untuk tidak terus menguras energi bangsa dengan polemik ijazah yang sudah berlarut-larut. Rakyat butuh kerja nyata, bukan drama pemakzulan.
- Teladani Christovel:* PKRI mengajak semua anggota dewan asal Sulut untuk meneladani sosok dr. Christovel Liempepas. Turun ke rakyat, dengar keluhan rakyat, dan bekerja untuk rakyat.
“Rakyat Sulut sudah cerdas. Mereka mencatat siapa yang bekerja, siapa yang hanya tanda tangan. PKRI berdiri bersama rakyat Sulut. Jangan pilih lagi wakil yang mengkhianati suara rakyat,” tegas Ketua Umum MB PKRI.
*Penulis:* Redaksi Media PKRI CADSENA
*Sumber:* DPR RI, BBC Indonesia, CNN Indonesia, Media Sosial Warganet Sulut

