WARNING! BIAYA RUJUKAN BTT Rp 1,2 JUTA DI KAIMANA DIPERTANYAKAN WARGA “Pemkab dan Pemprov Jangan Saling Lempar” Desak KPK Dan Asintel juga Kasipidsus Bekerja Optimistis.

*MEDIA PKRI CADSENA – BREAKING NEWS* *Kaimana, Papua Barat – 16 November 2026* Warga Kabupaten Kaimana, Papua Barat, mengeluhkan adanya dugaan pungutan biaya rujukan sebesar *Rp 1,2 Juta* yang dikaitkan dengan dana *BTT – Belanja Tidak Terduga*.

Informasi ini ramai dibicarakan warga. Banyak pasien dan keluarga pasien yang kebingungan, harus bayar biaya rujukan saat kondisi darurat, saat mereka justru sedang butuh pertolongan cepat.

> “Kami ini orang sakit, mau dirujuk saja harus bayar 1,2 juta? Kalau kami punya uang sebanyak itu, kami tidak perlu minta tolong pemerintah. Kami ini rakyat kecil,” keluh salah satu keluarga pasien di Kaimana kepada Tim Media PKRI CADSENA.

*ADA APA DENGAN DANA BTT?*

Perlu diketahui Komandan dan seluruh rakyat Kaimana:

*BTT – Belanja Tidak Terduga* adalah dana APBD yang disiapkan pemerintah untuk keadaan darurat: bencana, wabah, dan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, termasuk *penyelamatan nyawa rakyat.*

Artinya, dana BTT itu *uang rakyat, untuk rakyat yang sedang dalam keadaan darurat.* Bukan untuk dipersulit, bukan untuk dipungut lagi ke rakyat.

Jika ada pasien darurat yang harus dirujuk ke Fakfak, Manokwari, atau Sorong, dan malah dibebani biaya Rp 1,2 Juta, maka ini harus dipertanyakan:

  1. Biaya 1,2 Juta itu biaya apa? Tiket pesawat? Ambulans? Pendamping?
  2. Kenapa tidak ditanggung BTT / BPJS / Jamkesda?
  3. Siapa yang menetapkan angka 1,2 Juta itu?
  4. Apakah ada SK Bupati / Peraturan resmi tentang biaya rujukan ini?

Anggaran BTT itu tidak cuma di Pemkab, tapi ada di *2 level:*

*1. PEMKAB KAIMANA – BTT KABUPATEN*

Ini yang paling utama dan paling bertanggung jawab untuk rujukan warga Kaimana.

  • Sumber: *APBD Kabupaten Kaimana*
  • Yang tetapkan: Bupati Kaimana + DPRD Kaimana
  • Yang kelola: *Bupati -> Sekda -> BPKAD –
  • Dinas Kesehatan / RSUD Kaimana*
  • Fungsinya: Untuk darurat di wilayah Kaimana, termasuk biaya rujukan pasien darurat dari Kaimana ke Fakfak / Manokwari / Sorong, biaya ambulans, pesawat, pendamping pasien.
  • Jadi kalau ada pasien Kaimana diminta bayar 1,2 Juta untuk rujukan, yang pertama harus jawab adalah *Pemkab Kaimana.*

*2. PEMPROV PAPUA BARAT – BTT PROVINSI*

Ini juga terlibat, tapi sebagai *bantuan / backup* di atas Pemkab.

  • Sumber: *APBD Provinsi Papua Barat*
  • Yang tetapkan: Gubernur Papua Barat + DPR Papua Barat
  • Yang kelola: *Gubernur -> Sekda Provinsi -> BPKAD Provinsi -> Dinas Kesehatan Provinsi*
  • Fungsinya: Untuk darurat skala provinsi, bencana antar kabupaten, dan *bantuan ke kabupaten yang dananya tidak cukup.*
  • Contoh: Kalau dana BTT Kaimana sudah habis, Pemkab bisa minta bantuan BTT ke Pemprov. Pemprov juga punya program Jamkesda / rujukan provinsi.
  • Jadi kalau Pemkab bilang “dana kami habis”, Pemprov wajib turun tangan. Tidak boleh saling lempar.

*JADI ALURNYA SEPERTI INI, :*

  • Pasien Sakit di Kaimana -> Puskesmas / RSUD Kaimana -> Butuh Rujuk ->*
  • Langkah 1:* Ditanggung BPJS / Jamkesda dulu
  • Langkah 2:* Kalau tidak tercover BPJS, ditanggung BTT Pemkab Kaimana
  • Langkah 3:* Kalau BTT Pemkab habis / tidak cukup, Pemkab minta bantuan BTT Pemprov Papua Barat
  • Langkah 4:* Kalau masih tidak cukup, baru dibantu Pusat / Kemenkes
  • Yang salah kalau:* Baru di Langkah 1-2, rakyat sudah langsung disuruh bayar 1,2 Juta. Itu namanya Pemkab lepas tangan.

*KESIMPULAN PKRI CADSENA:*

  1. PEMKAB KAIMANA = PENANGGUNG JAWAB UTAMA*
  2. PEMPROV PAPUA BARAT = PENANGGUNG JAWAB PENGAWAS & BANTUAN*

Dua-duanya tidak bisa cuci tangan. Pemkab tidak boleh bilang “itu urusan provinsi” Pemprov tidak boleh bilang “itu urusan kabupaten” Keduanya mengelola uang rakyat. Keduanya wajib transparan.

*TUNTUTAN KITA:*

  • *Pemkab Kaimana:* Buka laporan BTT 2025-2026. Berapa untuk rujukan? Sisa berapa?
  • *Pemprov Papua Barat:* Buka juga laporan BTT Provinsi. Berapa bantuan ke Kaimana? Sudah cair atau belum?
  • *DPRD Kaimana & DPR Papua Barat:* Jangan diam. Panggil Dinkes dan BPKAD, tanya soal biaya 1,2 Juta ini

*PKRI CADSENA: WARNING UNTUK PEMKAB KAIMANA!*

MB PKRI CADSENA MAKO PAPUA BARAT dan MAKODA KAIMANA serta MAKODA BINTUNI melalui POLSUSWASKIANA – Pengawasan Kinerja Aparatur Negara, memberikan *WARNING KERAS* kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana:

*1. TRANSPARANSI DANA BTT!*

Buka ke publik: Berapa total Dana BTT Kaimana 2025-2026? Sudah dipakai untuk apa saja? Berapa untuk rujukan pasien? Jangan sampai dana BTT raib, tapi rakyat masih disuruh bayar.

*2. GRATISKAN RUJUKAN DARURAT!*

Pasien darurat, ibu melahirkan, anak sakit berat, korban kecelakaan, HARUS GRATIS dirujuk. Jangan ada lagi cerita rakyat meninggal karena tidak punya uang 1,2 Juta untuk dirujuk.

*3. AUDIT RSUD & DINKES KAIMANA!*

PKRI CADSENA desak Inspektorat, BPK, dan Kejaksaan untuk audit penggunaan dana BTT dan biaya rujukan di RSUD Kaimana dan Dinas Kesehatan Kaimana.

> “Kalau benar ada pungutan 1,2 Juta untuk rujukan, ini sangat tidak manusiawi. Rakyat Kaimana itu rakyat yang kaya hasil laut dan hutan, tapi pelayanan kesehatannya tidak boleh miskin. Presiden Prabowo sudah perintahkan: Selamatkan Rakyat! Jangan bebani rakyat sakit!” tegas Ketua Umum MB PKRI CADSENA.

*AJAKAN UNTUK WARGA KAIMANA*

PKRI CADSENA minta warga Kaimana untuk tidak takut melapor:

  1. Jika diminta bayar rujukan 1,2 Juta, *minta kwitansi resmi*
  2. Foto bukti pembayaran / chat / surat rujukan
  3. Kirim ke Media PKRI CADSENA
  4. Sebutkan nama RS / Puskesmas, tanggal, dan nama pasien (boleh disamarkan)

Semua laporan warga akan kami kawal, kami rahasiakan identitas pelapor.

Kaimana adalah tanah yang diberkati. Lautnya kaya, hutannya luas, budayanya kuat.

Jangan sampai rakyatnya sakit tapi tidak bisa berobat karena biaya rujukan.

Dana BTT harus tepat sasaran. Nyawa rakyat lebih mahal dari Rp 1,2 Juta.

*PKRI CADSENA AWASI KAIMANA!* *BELA – BANGUN – JAGA*

*Penulis: Tim Redaksi Edison*

*Kaimana, 16 November 2026*.